TANJUNG-Lombok Utara salah satu kabupaten/kota di NTB yang masuk dalam kategori kabupaten tertinggal dan terpencil di Indonesia.
Meski baru berumur 8 tahun, perkembangan ekonomi di daerah ini terbilang cukup cepat terutama di bidang pariwisata. Agar mampu menompang percepatan perekonomian di daerah ini, Pemkab Lombok Utara didorong untuk terus menggalakan pembangunan infrastruktur jalan baik jalur kabupaten maupun poros desa terutama jalur-jalur yang menuju objek wisata dan pertanian. Karena infrastruktur jalan merupakan jalur utama perputaran ekonomi masyarakat yang sangat mendasar. “Kami mendorong supaya Pemkab Lombok Utara terus menggalakan pembangunan jalan baik poros desa maupun kabupaten. Karena, sampai saat ini masih banyak jalan-jalan dalam kondisi mantap,” tegas Kepala Desa Sokong Ripsah kepada Radar Lombok, kemarin (4/11).
Seperti diketahui, bahwa Lombok Utara mempunyai jumlah penduduk mencapai 242 ribu lebih dengan angka kemiskinan 30 persen. Kabupaten ini memiliki lima kecamatan dengan kondisi infrastruktur jalan yang mantap baru tercapai 45 persen atau 170 km dari 400 km jalan kabupaten dan desa. Kemudian, secara khusus di poros jalan desa di Sokong masih banyak yang belum diperbaiki. Ada beberapa yang sudah dihotmix, yaitu Karang Anyar menuju Teniga 5 km yang dikerjakan tahun kemarin dan dilanjutkan kembali tahun ini, jalur kecamatan Karang Nangka menuju Ledang Galuh sudah hotmix 2 km, disambungan menuju Orong Kedodong-Betuping sepanjang 6 km yang baru diaspal 2 km sementara sisanya masih sepanjang 4 km dengan kondisi jalan berlubang. Dari Lokok Tengah ke Jalan Kencong sepanjang 1 km, dan Ledang Galuh-Tanak sanggar 3 km. "Luas jalan keseluruhan sepanjang 35 km, yang belum diperbaiki sekitar 10 km," ungkapnya.
Disebutkan, bahwa infrastruktur jalan merupakan persoalan yang sangat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, karena jalur ini menyangkut perekonomian masyarakat. Misalkan para petani saat ini dengan kondisi jalan rusak lebih banyak mengeluarkan biaya akomodasi daripada hasil pendapatan lahan pertaniannya. Kalaupun pihaknya hanya mengandalkan anggaran desa yang bersumber dari pusat sebesar Rp 800 juta lebih per tahun, menurutnya tidak akan bisa diselesaikan. Karena, dana desa hanya bisa dialokasikan ke rabat jalan lingkungan.
“Desa Sokong setiap tahun hanya mengelola anggaran desa yang bersumber dari ADD sebesa Rp 1,2 miliar lebih, Dana Desa sebesar Rp 800 miliar. Dana bagi hasil pajak Rp 120 juta. Dan pendapatan asli desa sebesar 78 juta tahun kemarin, sementara tahun belum tahu karena biaya administrasi ke masyarakat sudah tidak boleh dibebankan,” terangnya.
Dengan demikian, masyarakat Lombok Utara secara khusus Desa Sokong berharap pada pemerintah daerah agar terus menggenjar perbaikan, pembuatan, dan peningkatan infrastruktur jalan terus ditingkatkan, bagaimana pemerintah daerah harus bisa mendapatkan anggaran baik bersumber pusat, provinsi, dan daerah. Karena, kalau hanya mengandalkan dana APBD kabupaten maka tidak akan bisa tuntas, apalagi saat ini Lombok Utara masih berstatus sebagai kabupaten tertinggal. "Meningkatkan jalan maka nilai tambah pereknomian akan terus menggeliat," tandasnya.
Diketahui, jumlah penduduk di Desa Sokong mencapai 10 ribu lebih dengan jumlah 3 ribu kepala keluarga di atas lahan mencapai 1700 hektar. Secara geografis desa ini berada di tengah-tengah kabupaten yang terdiri dari 17 dusun, yaitu Prawira, Bengkoang, Orong Kelas, Glumpang Geluk, Karang Sobor, Majalango, Karang Nangka, Getak Galih, Batu Ampar, Ledang Galuh, Penggembuk, Orong Naga Sari, Kencong, Murju Meneng, Mengkudu, Tanak Sanggar, Betumpeng. “Kami juga akan memekar dua dusun lagi yairu Murnaga dan Tuti saat ini masih diproses. ‘’Dengan kondisi di tengah pusat pemerintahan setiap tahun saya mengusulkan untuk perbaikan jalan. Kami berharap tetap mengganggarkan dalam RKP daerah, harapan kedepan barometer sokong menjadi prioritas pemerintah daerah,” harapnya.
Sementra itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Lombok Utara Raden Nurjati menyatakan, pemerintah akan terus memperbaiki infrasttuktur jalan baik kabupaten dan poros desa. Namun, yang masih menjadi prioritas saat ini ialah jalan menuju obyek wisata, pusat ekonomi, pendidikan dan layanan kesehatan, pariwisata. “Tetap akan dilakukan sesuai anggaran yg dimilki,” katanya.
Tahun ini terangnya, pihaknya mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) bersumber APBN sebesar Rp 100 miliar diperuntukan perbaikan jalan, saluran irigasi, perpipaan, dan sanitasi. Sementara, Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber APBD sebesar Rp 100 miliar diperuntukan pembangunan jalan penghubungan desa ke desa lain, jalan lingkungan, dan lainnya. Berdasarkan RPJMD pertama kondisi jalan yang mantap mencapai 80 persen atau 120 km, kemudian pada RPJMD kedua target jalan kabupaten 400 km, dari target ini yang sudah direalisasikan baru 45 persen atau 170 km lebih. “Yang sudah mantap sepanjang 170 km dari 400 km,” pungkasnya. (flo)
