SELONG—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) disarankan agar memprioritaskan program bantuan sumur bor. Baik itu untuk pertanian maupun masyarakat yang berada di wilayah kekeringan dan sulit mendapatkan air.
Hal itu bisa dilakukan Pemkab dengan menggunakan anggaran yang dimiliknya. Dimana dari ratusan miliar anggaran yang ada, lebih tepat kalau sebagian dialokasikan untuk pembuatan sumur bor, ketimbang dianggarkan untuk program yang tidak bermanfaat.
“Kalau saya mendorong pemerintah daerah, karena pemerintah daerah belanja modalnya sampai Rp. 400 miliar,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), HM. Khairul Rizal, Selasa (6/9).
Dikatakan, bantuan sumur bor dari dana aspirasi dewan jumlahnya tak seberapa jika dibandingkan dengan anggaran di Pemkab yang sangat besar. Jadi kata Rizal, sangat tidak tepat jika dewan dengan dana aspirasi yang hanya Rp. 500 juta, disuruh untuk membuat sumur bor.
“Hanya Rp. 500 juta dana aspirasi dewan. Itu belum akan diberikan ke konstituennya yang banyak. Makanya kita dorong pemerintah daerah untuk mencari priotas bantuan sumur bor ini,” terang Rizal.
Dijelaskan, anggaran yang ada selama ini sebagian besar dialihkan untuk program yang sama sekali bukan menjadi proritas daerah. Seperti Agro Selaparang dan membuat perusahaan air minum Selaparang Energi. Perusahaan air minum ini katanya, telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah.
Jika anggaran itu dialokasikan untuk pembuatan sumur bor, tentu kriris air di daerah ini akan bisa tertangani. “Ini harus lebih diprirotaskan, bukan menyuntik perusahaan daerah dengan anggaran miliyar tapi tidak jelas keuntungannya,” tegas Rizal.
Dikatakan, pembuatan sumur bor yang membutuhkan anggaran tentu tidak cukup dengan dana aspirasi yang dimiliki dewan. Untuk satu sumur bor dengan kedalaman 100 meter, membutuhkan anggaran hingga sekitar Rp.200 juta. ‘’Harusnya sumur bor lebih diprioritaskan Pemkab, karena keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat,” desak Rizal.
Tidak hanya itu, Rizal juga meminta agar pemerintah daerah mendorong pemerintah desa agar menggunakan anggaran desa miliaran rupiah, sebagiannya juga dialokasikan untuk pembuatan sumur bor. Terutama desa-desa yang sering kali dilanda kekeringan. “Per desa itu kan anggaranya Rp. 1,2 miliar. Itu juga harus di dorong,” saran Rizal.
Penggunaan dana desa untuk pembuatan sumur bor sama sekali tidak melanggar ketentuan. Karena itu lebih bermanfaat dibandingkan membangun infrastruktur yang lain. “Mana yang lebih bermanfaat, buat rabat jalan atau sumur bor? Dan sumur ini bagian dalam infrastruktur juga,” pungkasnya. (lie)
