PRAYA – Semenjak beroperasinya Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP-P2TKI) Kabupaten Lombok Tengah. Ternyata membuat daya tarik menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih cukup tinggi di Daerah itu. Hal ini terlihat dari jumlah TKI selama tiga bulan terakhir yang diberangkatkan ke luar negeri cukup besar mencapai 3000 orang.
Kabid Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Tengah, Fitri Andriani mengaku, animo warga Lombok Tengah mengadu nasib bekerja ke luar negeri masih tergolong cukup tinggi. Mereka rata-rata ingin merubah nasibnya dengan bekerja di luar negeri seperti di sejumlah negara Timur Tengah dan negara Asia. Contohnya negara Malaysia maupun negara lainnya. “Minat masyarakat untuk menjadi TKI di sini masih sangat tinggi. Karena setiap harinya kami bisa menerima sekitar 90 hingga ratusan warga yang datang mendaftar ke kantor untuk menjadi TKI. Belum terhitung yang berangkat secara tidak resmi alias ilegal,” ungkap Fitri, Senin kemarin (26/2).
Fitri menambahkan, dari ribuan TKI bukan hanya dari jenis kelamin laki-laki saja, namun mereka sebagian besar merupakan wanita. Namun kebanyakan perempuan yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT). Jika dibandingkan jumlah TKI yang berangkatkan dengan tahun sebelumnya, tahun ini terbilang jauh meningkat kendati pada tahun sebelumnya juga jumlah TKI yang diberangkatkan mencapai lebih ribuan orang ini. “Ini warga yang terhitung pemberangkatan secara legal ya. Kalau secara ilegal juga banyak. Tapi kalau kami temukan tentu kami juga memberikan sanksi atau teguran keras. Yang jelas dengan adanya kemudahan semenjak berdirinya LTSP ini membuat animo masyarakat sangat tinggi,” bebernya.
Lebih jauh disampaikan, dalam penempatan TKI, pihaknya tentu tidak memberikan para perusahaan yang menempatkan mereka pada tempat pekerja yang kurang berkualitas rendah atau bekerja di tataran rendah. Mereka meski menjadi TKI tapi harus tetap dilindungi oleh negara baik dari kesehatan maupun keamanannya. Sehingga untuk mendukungnya, pihaknya melakukan seleksi penempatan tenaga kerja yang lebih baik dan mereka diberikan pelatihan sekil maupun yang lainnya sebelum diberangkatkan. “Saya juga tetap meminta calon TKI agar berangkat secara resmi agar mendapatkan perlinduangan bila ada terjadi hal yang tidak diinginkan di luar negeri, maka pemerintah bisa bertanggung jawab,” imbuhnya.
Dengan berangkat secara ilegal akan merugikan TKI itu sendiri. Sebab, masalah yang sering menimpa TKI bukan masalah kekerasan, melainkan masalah gaji yang tidak dibayar maupun kerja tidak sesuai kontrak. Pemerintah bisa membantunya jika TKI tersebut berangkat secara legal. Tapi kalau dia berangkat secara ilegal pihaknya sangat sulit membantu, sebab mereka sudah melanggat aturan. “Makanya kami sangat harapkan agar para warga menaati aturan, karena ini demi keselamatan mereka juga yang berjuang sebagai pahlawan devisa,” pungkasnya. (cr-met)
