JAKARTA—Untuk mendukung pencapaian target inklusi keuangan nasional dan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah sangat terbuka terhadap inisiasi baru, termasuk dalam bentuk kemitraan dengan pelaku industri global untuk dapat mengatasi tantangan yang dihadapi saat ini.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam sambutannya pada acara peluncuran kemitraan VISA dan ALTO yang berlangsung pada tanggal 10 Juni 2021, dengan tema “Bersama Berdayakan Bangsa, Dukung Gerbang Pembayaran Nasional”.
Turut menjadi pembicara dalam acara kemitraan VISA dan ALTO secara Daring dan Luring, selain Menko Airlangga, juga Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y. Kim, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Fitria Irmi Triswati, Regional President for Asia Pasific Visa, Chris Clark, dan CEO ALTO Network, Armand Widjaja.
“Kerjasama antara VISA dan ALTO, diharapkan mampu mendukung ekosistem pembayaran digital yang lebih aman, cepat dan murah untuk memperlancar transaksi keuangan, mampu menurunkan biaya transaksi pembayaran, mendukung efektivitas kebijakan di sektor keuangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital dan sistem keuangan secara umum,” kata Airlangga.
Dikatakan Airlangga, VISA merupakan salah satu pemain kunci industri jasa keuangan global sebagai penyedia jaringan pembayaran. Teknologi pembayaran VISA yang canggih, serta pengalaman lebih dari 60 tahun memimpin pembayaran digital, akan mendukung ALTO dalam meningkatkan keamanan, efisiensi operasional, dan manajemen risiko.
“Kemitraan ini kiranya menjadi capaian yang baik bagi ALTO, untuk meningkatkan kemampuan menuju kelas dunia melalui transfer knowledge dari VISA di bidang keamanan siber, manajemen risiko, keberlangsungan bisnis dan operasional,” ujar Menko Airlangga.
Pola hidup masyarakat dan berbagai aktivitas ekonomi selama kondisi pandemi Covid-19 ini telah berubah, dan lebih diarahkan pada kegiatan yang meminimalkan kontak fisik, agar sekaligus membatasi penyebaran kasus aktif Covid-19.
“Sejalan dengan hal itu, e-commerce atau perdagangan secara online semakin berkembang pesat, karena didukung oleh sistem pembayaran digital baik melalui jaringan perbankan ataupun perusahaan teknologi finansial (fintech),” papar Airlangga.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat, khususnya untuk kategori masyarakat yang non-bankable, agar dipriopritaskan. “Karena itu, inklusi keuangan menjadi bagian penting dalam mendorong implementasi digitalisasi,” sebut Airlangga.
Kondisi inklusi keuangan Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini menunjukan peningkatan yang sangat menggembirakan. Berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2020, inklusi keuangan dari indikator kepemilikan akun tumbuh signifikan menjadi 61,7%.
Dari indikator penggunaan akun, inklusi keuangan Indonesia mengalami tren yang terus meningkat, dari 59,74% tahun 2013 menjadi 81,4% pada tahun 2020. “Secara spesifik Presiden Joko Widodo juga menargetkan bahwa indeks inklusi keuangan dari sisi penggunaan akun ini akan meningkat menjadi 90% pada tahun 2024,” jelas Airlangga.
Untuk mempertahankan pencapaian yang baik ini, sekaligus mencapai target di 2024, Pemerintah pada tahun 2020 telah menerbitkan Perpres tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), guna menghadirkan kondisi dimana masyarakat dapat mengakses berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, mempercepat penanggulangan kemiskinan, menurunkan kesenjangan antar individu dan daerah yang secara umum diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Dalam mewujudkan hal tersebut, Pemerintah melalui SNKI berupaya melakukan perluasan akses dan jangkauan layananan keuangan formal, peningkatan literasi dan perlindungan konsumen, penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan UMKM, dan peningkatan produk dan layanan keuangan digital serta penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif melalui layanan keuangan digital.
Pemerintah menyadari, bahwa terdapat tantangan yang dihadapi dalam mencapai target keuangan inklusif nasional. Pengguna telepon seluler tinggi, tetapi tidak untuk transaksi keuangan. “Hanya 25% penduduk dewasa yang mengaku bisa melakukan transaksi keuangan, seperti mobile banking dan aplikasi uang elektronik,” ulasnya.
Dukungan inovasi di bidang jasa keuangan digital, diharapkan bisa menjawab tantangan tersebut. “Inovasi teknologi dalam bidang jasa keuangan digital, infrastruktur serta kerangka regulasi yang ramah diharapkan mampu mendorong pengembangan model jasa keuangan digital baru yang mendukung peningkatan inklusi keuangan di Indonesia,” harap Airlangga. (*gt)
