Pemerintah Menargetkan Angka Stunting Turun 3,8 Persen Setiap Tahun

Kepala Perwakilan BKKBN NTB Drs Samsul Anam bersama Mitra Kerja BKKBN.

MATARAM – Pemerintah Pusat menargetkan prevalensi stunting pada tahun 2024 sebesar 14 persen. Dengan angka stunting pada 2022 sebesar 21,6 persen, maka untuk mencapai target tersebut diperlukan penurunan 3,8 persen setiap tahunnya.

Sekretaris Utama Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) Pusat Drs. Tavip Agus Rayanto mengatakan salah satu strategi yang bisa dilakukan NTB dalam menekan stunting adalah dengan mewajibkan pasangan yang akan menikah memiliki sertifikat Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil). Pasalnya, tantangan terbesar penurunan angka stunting di NTB masih maraknya pernikahan dini.

“Pernikahan dini menjadi aspek penting penurunan stunting di NTB. Cakupan Elsimil di NTB belum maksimal karena selama ini belum seluruhnya menggunakan. Rencananya 1 Maret 2023 Elsimil ini akan diwajibkan bagi calon pengantin,” Ungkap Sekum BKKBN Pusat Drs Tavip Agus Rayanto dalam Rapat Kerja Daerah Program Bangga Kencana Dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi NTB 2023, di Hotel Aston, Rabu (22/2).

Dikatakan Tavip Elsimil program ini bertujuan untuk memastikan status kesehatan calon ibu. Data yang terhimpun dalam aplikasi Elsimil, dapat digunakan Pemerintah untuk memberikan intervensi lintas sektor terhadap status kesehatan calon ibu secara baik dan tepat sasaran.

Selain itu strategi yang bisa dilakukan adalah mengenali keluarga beresiko stunting. Sebab kalau stanting sudah dialami diusia balita, maka persentase keberhasilan dalam penanganannya tidak lebih dari 20 persen. Berikut juga tersedianya alat ukur yang sudah terkalibrasi di masing-masing posyandu. Presiden telah memerintahkan Kementerian Kesehatan agar mendistribusikan timbangan atau alat ukur sejumlah Posyandu yang ada.

“Terpenting saat melakukan survei di lapangan ada pendampingan dari perangkat daerah. Nantinya data keluarga beresiko stunting dapat diimput seperti siapa saja nama orang yang kawin muda, kemudian data jarak antara kelahiran berikutnya, kelahiran pada usia tua, banyak anak dalam satu keluarga. Data ini yang bisa dimanfaatkan untuk fokus pada sasaran penurunan angka stanting,” tandasnya.

Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengatakan revitalisasi Posyandu menjadi Posyandu Keluarga merupakan salah satu program unggulan yang terus digencarkan Pemerintah Provinsi NTB demi menekan angka stunting di NTB. Saat ini NTB sudah memiliki lebih dari 7600 Posyandu Keluarga yang aktif.

“Tinggal bagaimana agar bersinergi dengan baik dan meyakinkan semua Posyandu memiliki kualitas baik. sehingga data yang didapatkan berkualiatas dan pendataan bisa dilakukan 100 persen. Itu yang terus menerus didorong, sehingga angka stunting bisa turun signifikan,” ujarnya.

Ikhtiar mewujudkan keluarga sehat melalui posyandu keluarga kini berbuah manis. Sinergi semua kabupaten kota se-NTB dan kolaborasi semua pihak, angka stunting turun menjadi 16,84 persen pada akhir tahun 2022.

“Alhamdulillah kerja keras kita selama ini membuahkan hasil. Revitalisasi posyandu mencapai 100 persen, penangan stunting semakin baik. Saya optimis tahun 2023 bisa turun menjadi 14 sekian persen,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, jika melihat data dari waktu ke waktu di aplikasi e-PPGBM, tren angka stunting terlihat jelas penurunannya. Contohnya di tahun 2019 angka stunting berada di 25,5 persen, di 2020 sebesar 23,03 persen, di 2021 sebesar 19,23 persen, 18,94 persen di Februari 2022, dan turun menjadi 16,84 persen di Desember 2022.

“Saya sangat apresiasi kepada dinas kesehatan, puskesmas, TP PKK, BKKBN dan semua stakeholder terkait yang berjuang mewujudkan keluarga sehat untuk menangani masalah Stunting,” imbuhnya.

Kepala Perwakilan BKKBN NTB Drs Samsul Anam mengatakan bahwa Pemerintah berkeyakinan angka stunting di NTB dapat diturunkan. Berbagai inovasi telah dilakukan, diantaranya NTB telah membentuk tim TPPS sampai ke tingkat desa. Saat ini TPPS tingkat desa berjumlah 1145 dan TPPS tinggkat kecamatan berjumlah 117. Didukung oleh 12.200 TPK dan 7656 posyandu keluarga.

BKKBN juga telah mengkoordinir bapak stanting bersama beberapa perusahaan besar di NTB antara lain PT Amman Mineral, perbankan dan perusahaan penerbangan. Saat ini sebanyak 2135 balita stunting telah memiliki bapak asuh. Dalam waktu dekat dari perusahaan tambak dari KLU, Bandara dan ITDC juga akan menyusul menjadi bapak asuh sebagai bentuk Kepeduliannya.

“Difasilitasi oleh Dikbud kita juga distribusikan lebih dari 100 ribu telur dibagikan untuk balita stunting di sekitar sekolah. Kegiatan namanya bakti stunting atau kakak stunting,” pungkasnya. (rat/adv)

Komentar Anda