TANJUNG–Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ketujuh kali berturut-turut, dari 2014-2020.
Itu artinya tradisi WTP pada Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LKPD) tetap terjaga, sejak Bupati KLU pertama Djohan Sjamsu, kemudian Bupati KLU kedua Najmul Akhyar, dan kini Bupati KLU ketiga Djohan Sjamsu lagi. “Kita tetap bersyukur kepada Allah SWT, itu cerminan dari hasil kerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Maka dari itu, kita sangat bersyukur dan terima kasih,” ujar Djohan kepada Radar Lombok usai prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan NTB secara virtual, Senin (10/5/2021).
Diraihnya WTP kata dia, menunjukkan kinerja seluruh aparatur daerah baik pejabat maupun stafnya yang begitu baik. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi dalam pengelolaan manajemen keuangan daerah, sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai.
Sementara itu, Ketua DPRD KLU Nasrudin menyampaikan, LHP yang diterima tahun ini merupakan opini WTP ketujuh selama 13 tahun berjalannya pemerintahan. Tentu dengan prestasi ini harus menjadi penyemangat dalam pengelolaan keuangan daerah lebih baik. “Semoga ini menjadi penyemangat di awal pemerintahan JODA AKBAR (Djohan Sjamsu-Danny Karter Febrianto Ridawan),” ucapnya.
Inspektur KLU Zulfadli menambahkan, apa yang menjadi catatan-catatan tentu akan ditindaklanjuti dan dituntaskan 60 hari setelah menerima LHP. Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan NTB, Heri Purwanto menerangkan, terdapat 9 kabupaten/kota yang yang menerima LHP dengan perolehan opini WTP. “Predikat yang diperoleh ini menunjukkan komitmen selaku wakil rakyat, kami harapkan agar terus diperbaiki laporan pengelolaan keuangan dan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik,” terangnya. (flo)
