Pemerintah Dorong Vaksinasi dan Digitalisasi untuk Pedagang Pasar

Airlangga Hartarto

JAKARTA—Akselerasi vaksinasi terus dilakukan Pemerintah dalam upaya mencapai herd immunity (kekebalan kelompok) pada akhir tahun. Upaya menjaga ketersediaan vaksin serta proses distribusi vaksin yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, juga selalu menjadi perhatian Pemerintah.

Selain sebagai upaya penguatan di sektor kesehatan, vaksinasi juga menjadi salah satu upaya untuk memperkuat perekonomian, yakni melalui pelaksanaan vaksinasi kepada para pelaku usaha yang terlibat langsung dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (21/9), ketika menerima audiensi Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) secara virtual, yang dipimpin oleh Abdullah Mansuri, selaku Ketua Umum IKAPPI.

Pada kesempatan tersebut, Abdullah Mansuri menyampaikan bahwa pihaknya ingin agar tagline “Pedagang Sehat, Ekonomi Kuat” dapat diterapkan di lapangan, dan mendapat dukungan dari Pemerintah, terutama terkait percepatan vaksinasi bagi pedagang pasar.

Berdasarkan data yang disampaikan IKAPPI, Indonesia memiliki lebih kurang 14.000 pasar tradisional dengan 12 juta pedagang yang terlibat.

Baca Juga :  Menko Airlangga: Presidensi G20 Momentum Branding Indonesia di Dunia Internasional

IKAPPI mengapresiasi Pemerintah yang telah menginisiasi berbagai program untuk memperkuat perekonomian nasional, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Banpres Produktif Usaha Mikro yang diperuntukkan bagi UMKM.

Hanya saja, proses pengumpulan data menjadi kendala bagi IKAPPI, untuk membantu para pedagang pasar agar bisa mendapatkan bantuan-bantuan tersebut.

Menanggapi itu, Menko Airlangga menyampaikan bahwa arahan Presiden sudah jelas, kalau vaksin didistribusikan sebanyak 50% melalui Dinas Kesehatan, 25% melalui Polri, dan 25% melalui TNI.

“Jadi, pengelola pasar harus aktif berkoordinasi dengan pihak terkait, agar bisa mendirikan sentra vaksinasi di pasar, sehingga vaksinasi untuk pedagang pasar bisa dipercepat. Pengelola pasar juga bisa menyediakan swab antigen di pasar, untuk terus memonitor penyebaran Covid-19 di pasar tersebut,” jelas Menko Airlangga.

Airlangga juga menyampaikan bahwa digitalisasi merupakan kunci pada saat ini. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan Nomor Induk Berusaha sebagai identitas pelaku usaha yang saat ini diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM melalui Online Single Submission.

“Dengan proses yang cepat, maka semua bisa terdata secara rinci by name, by address, by NIK, dan data tersebut bisa dikoordinasikan sebagai acuan untuk pendataan penerimaan bantuan,” ujar Airlangga.

Baca Juga :  Airlangga Hartarto: Pemerintah Percepat Vaksinasi Dosis Dua dan Lansia di Luar Jawa-Bali

Selain itu, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah menyalurkan bantuan tunai kepada para Pedagang Kaki Lima dan Warung. Diharapkan para pedagang pasar yang dinaungi juga oleh pengelola pasar dapat terdata dengan baik, sehingga bisa maksimal mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

“KUR tahun ini besar, yaitu Rp 285 triliun dengan bunga hanya 3%. Jadi saya minta untuk segera ada digitalisasi data di IKAPPI, agar bisa maksimal dalam profiling. Sehingga para pedagang pasar tidak luput dari bantuan-bantuan yang sedang disalurkan Pemerintah,” pungkas Menko Airlangga. (*/gt)

Komentar Anda