MATARAM – Anggota DPRD Provinsi NTB H Najamuddin Moestafa tuding pemerintah tidak serius dalam memutus rantai penyebaran pendemi Covid-19. Pasalnya berbagai kebijakan yang dikeluarkan terksesan masih timpang tindih, bahkan kurang konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang sudah dikeluarkan.
“Dari tingkat pusat hingga daerah plin-plan kan dalam menjalankan kebijakan yang sudah dikeluarkan. Bahkan Jokowi bilang ruwet-ruwet, kau yang bikin ruwet, bukan rakyat yang bikin rewat,” sentil H Najamuddin politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi NTB belum lama ini.
Ungkapan tersebut, didasari atas segala kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah di NTB yang belum serius dalam menjalankan kebijakan. Bahkan sekarang ini terjadi timpang tinding kebijakan yang sudah dikeluarkan. Minsalnya tentang kebijakan untuk sementara waktu masjid di tutup. Sementara pusat keramaian seperti Mall, Pasar dan pusat perbelajaan lainnya masih tetap buka, meski sudah ada kebijakan yang dikeluarkan.
Padahal menurutnya, penyebaran Covid-19 tidak hanya dikhawatirkan terjadi ketika orang berada di masjid atau tempat ibadah lainnya, melainkan sangat lebih beresiko terjadi dipusat perbelanjaaan seperti Mall, pasar atau tempat keramaian lainnya.
“Kemarin tutup sekarang buka (Mall,red), kemarin tutup, sekarang buka. Hanya berani tegas di masjid kita sajak, kalau dimasjid tidak boleh buka, tegas sekali kalau Masjid kita, kalau ditempat lain semaunya tutup buka,” katanya.
H Najam tegaskan, kalau di Masjdi orang datang sudah jelas mereka dalam keadaan bersih sebelum masuk ke masjdi, sementara kalau ke Mall apakah ada jaminan mereka yang datang benar-benar bersih.
“Padahal kalau orang datang ke Masjid orangnya harus bersih, tapi kalau sekarang Mall, orang datang ribuan masuk berkeluyuran setiap hari disitu. Apakah pemerintah sudah pastikan orang yang masuk itu orangnya bersih?,” sebutnya.
“Makanya disini saya katakan kepada Majlis Ulama Indonesia harus berbicara fakta dalam penanganan Covid-19, sehingga tidak menimbulkan bermacam-macam asumsi yang timbul,” sarannya kembali.
Kalau penanganan Covid-19 ini tidak sesuai fakta, sambungnya, wajar kemudian masyarakat berasumsi bermacam-macam, maka pemerintah kalau seperti itu tentu mencelakakan dirinya sendiri.
“Jadi orang mengira Mall makanya dikasibuka karena bayar pajak, ternyata pemerintah disogok itu kata orang. Tidak bisa kita larang orang mengatakan seperti itu hari ini,” ungkapnya.
Dikatakannya, jika pemerintah mau melaksanakan kebijakan jangan setengah hati seperti kebijakan mau lockdown harus lockdown semuanya untuk membuktikan ketegasnya.
“Makanya inilah yang saya katakan bahwa pemerintah tidak ini tidak berwibawa dan semakin hari semakin tidak berwibawa dia tidak memiliki rasa keadilan,” tutupnya. (sal)
