MATARAM–Anggota DPRD NTB Dapil Lombok Timur Utara TGH Hazmi Hamzar meminta kepada pemerintah agar bersikap tegas terhadap dakwah yang cenderung intoleran. Pasalnya, dakwah intoleran sering kali menimbulkan konflik dan perpecahan di tengah masyarakat. “Pemerintah harus hentikan dakwah yang bersifat intoleran,” kata Pimpinan Yayasan Maraqittalimat ini, Senin kemarin (3/1).
Hal itu disampaikannya pasca-insiden penyerangan ke Ponpes Assunah Bagik Nyaka, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur yang diduga akibat buntut dari ceramah kontroversial salah satu ustaznya.
Menurutnya, dakwah yang intoleran itu acap kali mencela, menghina dan mendiskreditkan amaliah muktabarah yang diajarkan para alim ulama ahlusunnah wal jamaah di Lombok. Misalnya, ziarah kubur, maulid dan lainnya. Padahal amaliah muktabarah itu semua juga ada rujukannya.
Ia menilai, apa yang terjadi di Ponpes Assunah itu, tidak terlepas dari akumulasi kekesalan warga selama ini terhadap dakwah-dakwah yang dilakukan oknum ustaz yang cenderung intoleran dan mencela.
Dengan adanya insiden di Ponpes Assunah Bagik Nyaka itu, pihaknya sudah meminta MUI Lombok Timur agar mengingatkan para tuan guru, ustad dan dai agar selalu berdakwah mengedepankan tata cara dalam Quran dan Hadis.
Selain itu, harus memperhatikan kondisi sosial dan kultural masyarakat setempat. Sehingga dalam berdakwah mengedepankan kesejukan di tengah masyarakat. “Tidak dibenarkan berdakwah membabi buta dengan mencela, menghina dan menyakiti perasaan orang lain,” ungkap politisi PPP tersebut.
Selain itu, pihaknya juga mendesak kepada pemerintah agar menutup seluruh saluran media dakwah yang digunakan dalam menyampaikan dakwah intoleran, baik radio maupun media sosial. Keberadaan saluran media tersebut dikhawatirkan berpotensi merusak tatanan kerukunan dan kebersamaan sesama umat Islam di Lombok Timur khususnya, dan Lombok umumnya. “Tutup semua saluran channel yang digunakan menyampaikan dakwah intoleran. Karena ini biang keresahan di masyarakat,” paparnya.
Terkait wacana demo sejumlah elemen menyikapi kasus ini, ia berharap agar demo mengedepankan aturan hukum yang berlaku. Sehingga tidak memunculkan persoalan baru lagi dan kondusivitas daerah juga tetap terjaga. (yan)
