Pemerintah Dianggap Minim Perhatikan Pendidikan

MATARAM—Pemerintah kabupaten kota di NTB dinilai masih lemah perhatiannya pada sektor pendidikan. Ini terbukti dengan minimnya alokasi anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 

Ketua Dewan Pendidikan NTB, Syamsudin Anwar mengatakan, jika melihat amanat undang-undang, seharusnya pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBD. Nyatanya sampai tahun ini belum ada yang mencapai persentase tersebut.

Bahkan, jika dilihat dari data tahun 2015 lalu, yang paling tinggi anggaran yakni dengan persentasenya 7,7 persen di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Dari data tersebut, kabupaten yang lain masih dibawah persentase 7,7 itu. "Apalagi akan mencapai 20 persen. 10 persen saja masih jauh," paparnya, Senin (5/9).

Pendidikan sambungnya, merupakan bagian terpenting dari setiap daerah. Namun begitu, masih saja tidak diperhatikan dengan maksimal. Di lain sisi, pemerintah daerah seharusnya menyadari bahwa pendidikan merupakan suatu investasi jangka panjang.

Minimnya dukungan anggaran terhadap sektor pendidikan, bebernya, menjadi sangat ironis dengan keinginan masing-masing daerah untuk maju. Padahal, pengaruh pendidikan terhadap kemajuan suatu daerah sangat menentukan.

Bagi Anwar, selama sektor pendidikan masih diabaikan dan tidak menjadi prioritas. Daerah bersangkutan sebaiknya diminta tidka terlalu banyak berharap terhadap kemajuan sumber daya manusia di daerah itu. “SDM yang ada di daerah itu akan lambat proses katalisasinya,” pungkasnya. (cr-rie)