Pemekaran Kota Praya Lebih Mudah Terealisasi

H M Syamsul Luthfi (M HAERUDDIN/RADAR LOMBOK )

PRAYA – Rencana pembentukan Kota Madya Praya yang sudah dirancang sejak lama dan sempat menjadi bahan perbincangan hangat masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Rencana ini mendapat respons baik dari para wakil rakyat yang duduk di DPR RI. Bahkan diyakini Kota Praya lebih cepat terwujud jika dibandingkan dengan rencana pemekaran kabupaten lainnya.

Terlebih pembentukan Kota Madya Praya ini sudah menjadi kebutuhan di Lombok Tengah. Hal ini melihat perkembangan dan merujuk dari potensi, dinamika, dan keterbukaan dalam hal hubungan luar juga butuh ada pemerintah kota. Di satu sisi dengan adanya proyek strategis nasional yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, akan menjadi daya dukung semakin cepatnya pemerintah pusat merespons usulan pemekaran.

Hal ini disampaikan langsung anggota Komisi II DPR RI, H M Syamsul Luthfi, meski moratorium pemekaran daerah masih berlaku. Tapi ada beberapa daerah yang diprioritaskan menyangkut segi keamanan ataupun melihat dari batas negara. Seperti usulan Provinsi Papua Selatan dan bisa saja nantinya menjadi prioritas yakni Kota Madya Praya. “Untuk usulan Kota Praya kami di komisi II DPR RI belum membahas. Tapi jika diusulkan, maka ini tentu bisa menjadi prioritas. Apalagi dengan adanya KEK Mandalika, banyak kepentingan pemerintah pusat. Jadi apapun yang diminta oleh Lombok Tengah selama ini sangat mudah direalisasikan. Terlebih kedepan ada perhelatan sekala dunia yakni adanya MotoGP,” ungkap Syamsul Luthfi, kemarin.

BACA JUGA :  Pelantikan Hasil Pansel Belum Jelas

Dengan adanya event MotoGP ini, maka akan mendatangkan banyak wisatawan. Di satu sisi sarana dan perasaan sudah mulai dibangun. Sehingga sangat layak pemekaran Lombok Tengah menjadi Kota Praya. “Terlebih jalan sudah lebar dan tidak terlalu sulit pemekaran ini. Asal ada political will dari pemerintah pusat dan memberikan perhatian kepada daerah tertentu untuk dikembangkan menjadi kota baru,” terangnya.

Namun demikian, Syamsul Luthfi mengingatkan, jangan sampai niatan awal dari pemekaran ini hanya menjadi ajang bagi kue kekuasaan, yang kedepan bisa semakin merajalela. Karena hajatan awal pemekaran ini adalah bagaimana mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarkat dan menekan angka pengangguran. “Karena secara otomastis dengan adanya pemekaran maka ASN bertambah dan lapangan kerja semakin banyak. Saya melihat rencana pemekaran Kota Praya lebih layak dari pada daerah lain seperti Kabuaten Lombok Selatan (KLS). Namun yang terpenting ke depan desa-desa yang akan masuk menjadi Kota Praya semuanya menjadi kelurahan. Jadi jangan hanya ketidakinginan satu dua kades menghambat rencana pemekaran,” terangnya.

BACA JUGA :  Isra Mikraj Ditunggangi Selebaran Politik

Syamsul Luthfi juga menekankan, apakah dari pemda serius atau tidak dalam rencana pemekaran ini. Karena pihaknya memastikan jika pemda serius, maka dipastikan pusat juga akan cepat merespons. Terlebih dengan berbagai potensi yang ada saat ini yang dimiliki daerah tersebut. “Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah tapal batas, pegawai dan aset.  Pemda harus dari sekarang setidaknya sudah mulai memetakan aset- aset. Agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari,” tambahnya. (met)