Pemecatan Gerbong Sarif Tak Bisa Ditolerir

Ridwan Hidayat (Ahmad Yani/Radar Lombok)

MATARAM – Ketua DPD Partai Gerindra NTB, Ridwan Hidayat menegaskan pemecatan terhadap enam pengurus dan Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin bukan gertak sambal. Parpol besutan Prabowo Subianto itu dipastikan melakukan pemecatan terhadap Sarif dan enam pengurus lainnya kepada DPP Partai Gerindra. “Pak Sarif dan enam pengurus lainnya kita pecat dari keanggotaan partai Gerindra,” Ridwan menegaskan, Jumat kemarin (6/11).

Itu ditandai dengan sudah diajukan pemecatan Sarif dan enam pengurus lainnya, kepada DPP Partai Gerindra. Ditargetkan dalam waktu dekat ini, DPP Partai Gerindra akan menerbitkan SK pemecatan resmi Sarif dan enam pengurus lainnya.

Ditegaskan, pihaknya sudah sering kali mengingatkan kepada kepada Wakil Bupati KLU, Sarifudin dan enam pengurus lainnya, agar taat dan loyal terhadap arah garis kebijakan partai. Tetapi kenyataannya, peringatan disampaikan oleh pihaknya diabaikan. Dengan kondisi itu, pihaknya harus mengambil sikap tegas terhadap hal tersebut. Pihaknya tidak akan mentolerir sikap dan perilaku kader yang tidak taat dan loyal terhadap kebijakan partai. “Kami tidak akan berikan toleransi kepada kader tidak loyal,” tegasnya.

Diungkapkan, pihaknya menyesalkan sikap Sarifudin tidak mencerminkan politisi senior Partai Gerindra yang semestinya bisa menunjukan kepatuhan dan keteladanan terhadap garis kebijakan partai. Sehingga itu bisa jadi contoh bagi kader partai Gerindra. Tetapi sebaliknya, Sarif memberikan contoh tidak baik. Dengan sikap tidak loyal dan taat terhadap garis kebijakan partai. Atas dasar itu, Partai Gerindra harus mengambil sikap tegas terhadap kader yang terbukti secara terang-terangan bersikap melawan kebijakan partai. “Ini bukti ketegasan partai Gerindra,” tandas Anggota DPRD NTB tersebut.

Diakui, dalam arah dukungan partai Gerindra di Pilkada KLU kepada pasangan Joda Akbar, tentu tidak bisa memuaskan semua kader dan pengurus. Tetapi menurutnya, disitulah sikap kenegarawanan dan kebesaran hati dibutuhkan untuk tetap patuh dan loyal terhadap garis kebijakan partai. “Bukan justru menunjukan sikap sebaliknya,” pungkasnya. (yan)