MATARAM – Pengamat pendidikan yang juga guru besar FKIP Univeritas Mataram (Unram) Prof H Mahyuni menyebut kualitas pendidikan NTB yang berada di urutan 33 dari 34 provinsi, sebenarnya lagu lama. Pasalnya, belum ada upaya yang serius dari pemerintah daerah untuk mengatasinya.
“Masalah kualitas pendidikan di NTB sebenarnya hal yang sederhana, asalkan serius dan konsisten semua pihak baik pemerintah maupun stakeholder lainnya,” kata Prof Mahyuni, kepada Radar Lombok, Sabtu (27/7).
Menurutnya, jika kualitas pendidikan di NTB seperti itu, pemerintah daerah harus mengakui kelemahan tersebut serta mencari langkah yang kongkrit untuk meningkatkan kualitas pendidikan di NTB. Selain itu, pemerintah daerah jangan pura-pura hebat, tapi faktanya di lapangan tidak hebat dengan kondisi kualitas pendidikan NTB yang terpuruk.
“Kita cari dulu apa sebenarnya yang menjadi titik lemah di dunia pendidikan. Kalau sudah ketemu, maka kita bersama-sama untuk membenahinya disamping ada politicalwill serta kesadaran bersama dan tidak ada lagi kepura-puraan hebat sebenarnya tidak hebat,” tegas Prof H Mahyuni.
Selain itu, lanjut Prof Mahyuni, jika demikian kondisinya harus ada langkah strategis yang diambil segera, sebab ini termasuk darurat. Dengan kondisi ini, Mahyuni mengajak semua pihak supaya ada langkah bersama untuk menyamakan cara pandang yang melibatkan banyak pihak. Sebab pendidikan ini adalah tanggungjawab Bersama, sehingga jangan hanya diserahkan kepada pemerintah saja.
“Mimpi kita memajukan pendidikan kalau hanya menyerahkannya ke pemerintah saja tanpa melibatkan semua pihak,” ucapnya.
Prof Mahyuni mengaku terkait dengan klaim-klaim anggaran yang besar semestinya tidak perlu diperdebatkan. Sebab ada langkah terobosan yang diambil bersama yang terpenting ada keseriusan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di NTB.
“Intinya serius enggak kita meningkatkan kualitas pendidikan di NTB. Saya pikir kita faham mana saja yang menjadi penyebabnya, apakah dari kualitas tenaga pendidik, anggaran,” jelasnya.
Bukan hanya itu, kualitas pendidikan dinilai berdasarkan standar pendidikan nasional. Ada 8 standar pendidikan nasional, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan dan standar penilaian pendidikan.
“Kalau kita bicara target dari 8 standar ini mana yang menjadi target jangka pendek, menengah maupun Panjang. Ini yang harus dirumuskan bersama dan tidak ada lagi kepura-puraan dalam dunia pendidikan,” katanya. (adi)
