Pemda Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi KPK

TINJAU : Tim KPK saat turun nengecek proses penarikan retribusi ke sopir dum truk yang mengangkut material tambang di perbatasan Jenggik- Lombok Tengah. (ist)

SELONG- Pemkab Lombok Timur berjanji segera menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terutama terkait indikasi korupsi atau kebocoran PAD di sektor galian C yang menjadi temuan KPK ketika turun melakukan monitoring beberapa hari lalu.” Kita segera akan memenuhi rekomendasi KPK terkait optimalisasi penyerapan PAD di sektor tambang nineral bukan logam dan bebatuan (MBLB). Salah satunya dengan nenyiapkan jembatan timbang di wilayah perbatasan untuk angkutan material tambang,” ungkap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur, Muksin.

Keberadaan jembatan timbang ini bertujuan supaya pembayaran material tambang yang diangkut dengan dum truk akan lebih faktual secara tonase. Tidak lagi dihitung per truk, yang sering sekali material tambang yang dimuat melebihi kapasitas.”Karenanya dalam waktu dekat ini kita akan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan jembatan timbang di jalan utama perbatasan Lombok Timur dengan Lombok Tengah. Harga jembatan timbang ini sekitar Rp 800 juta. Kita akan berupaya mengalokasikan anggaran di APBD Perubahan,” ungkapnya.

Ia menambahkan realisasi PAD Lombok Timur dari sektor tambang ini masih belum memuaskan. Di tahun 2023 PAD dari tambang di targetkan Rp 50 miliar tapi yang terealisasi hanya sekitar Rp 16 miliar.

Sebelumnya Kepala Satgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, ketika berkunjung ke Lombok Timur mengatakan, pihaknya siap mengawal percepatan penertiban galian C ilegal di wilayah Lombok Timur. Dari 208 galian C yang ada, 53 diantaranya tercatat ilegal. Maraknya aktivitas galian C ilegal ini tak lain karena pengawasan yang lemah. Bahkan, tim Korsup Wilayah V KPK ikut terjun langsung bersama Pemda untuk meninjau lokasi dan pajak galian C ilegal di sejumlah wilayah di Lotim.

Baca Juga :  Polisi Periksa Belasan Warga Lendang Nangka Terkait Pembakaran Pipa Proyek SPAM

Lemahnya pengawasan membawa berbagai dampak negatif, baik bagi keuangan daerah, lingkungan, maupun masyarakat. Apalagi, ditambah tidak adanya regulasi dan pengawasan yang jelas dari pemerintah daerah. Jika terus dibiarkan, maka pemerintah daerah akan kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) . Hal itu pun akan menghambat kemajuan daerah. “Penertiban galian C, mulai pajak hingga volume muatan, yang dilakukan secara optimal bisa menjadi salah satu kunci utama untuk menyejahterakan daerah. “Jika dikelola dengan baik, dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan, yang ujungnya bisa dimanfaatkan juga bagi masyarakat,” ungkap Dian Patria.

Selama peninjauan hingga ke pos pengecekan dum truk, Dian melihat Pemkab Lombok Timur kurang tegas dalam menindak dan mengoptimalkan pajak daerah. Misalnya, masih banyak truk yang mengangkut muatan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) melebihi batas yang diizinkan. Truk-truk tersebut tidak menggunakan penutup terpal, sehingga berpotensi mencemari lingkungan dan memicu kecelakaan. Namun, ketika diperiksa di pos pengecekan, truk-truk ini tidak dikenai sanksi.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Resmi Membuka Muktamar NWDI ke-1

Lalu, kuasi/karcis pajak yang memiliki 3 warna berbeda namun tidak jelas ditujukan pada siapa (supir, pembeli, atau Pemda) yang memungkinkan jadi celah potensi penyalahgunaan.

Terakhir, saat ditinjau oleh tim Korsup Wilayah V, pos pengecekan yang berada di perbatasan Lotim-Lombok Tengah tidak ada pertugas jaga, padahal hampir setiap 5-10 menit sekali ada truk muatan yang masuk ke lokasi pengecekan. “Ada banyak kebocoran (celah korupsi) di sana. Dum truk yang membawa material galian C kelebihan muatan juga akan merusak infrastruktur yang mengakibatkan kerugian negara.

Belum lagi ⁠tidak mudah memastikan integritas petugas di lapangan dengan cara seperti saat ini. Lebih baik pakai jembatan timbang yang harganya kurang lebih Rp800 juta. Tidak perlu lagi ngukur-ngukur berapa volumenya, berapa harganya, karena sudah tertera. Si pembeli atau supirnya tinggal bayar pajak sesuai dengan aturan Perda Nomor 10 tahun 2010 dan Perhub nomor 18 Tahun 2015. Kan lebih simpel,” jelasnya.(lie)

Komentar Anda