MATARAM — Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan ketidakmampuannya untuk membayar hosting fee sebesar Rp 231,29 miliar, untuk event MotoGP yang akan digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, pada 27-29 September 2024 mendatang.
Ketidakmampuan ini disampaikan oleh Asisten III Setda NTB, Wirawan Ahmad, saat mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Marves, dan seluruh perwakilan kepala daerah kabupaten/kota, termasuk provinsi, beberapa waktu lalu.
Dalam rapat tersebut, Pemprov NTB menjelaskan kepada Kementerian Dalam Negeri, bahwa saat ini pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTB tengah mengalami kesulitan fiskal. Karena itu, mereka tidak dapat berkontribusi dalam pembayaran hosting fee MotoGP 2024. “Demikian semua kabupaten/kota tidak menganggarkan itu (pembayaran hosting fee MotoGP, red) di APBD 2024,” kata Wirawan Ahmad, saat dikonfirmasi, kemarin.
Dalam rapat tersebut, Kementerian Dalam Negeri dikabarkan memahami situasi yang dihadapi oleh pemerintah daerah di NTB. Namun keputusan final terkait masalah ini masih akan dibahas lebih lanjut di tingkat kementerian melalui rapat koordinasi lanjutan. “Itu yang kita tunggu, sampai saat ini belum ada update,” ujarnya.
Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota sudah menyampaikan kepada pemerintah pusat, bahwa tidak ada ruang fiskal dalam APBD 2024 untuk membayar hosting fee MotoGP. Selain itu, banyak pengeluaran besar lainnya yang harus diprioritaskan, seperti pembiayaan Pilkada serta pelaksanaan PON 2024. Sementara pemerintah daerah di NTB sedang fokus pada upaya penyehatan APBD.
Pun Pemprov berharap pada tahun 2025, pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran untuk pembayaran hosting fee MotoGP di Mandalika. Alokasi ini bisa melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Insentif Daerah, atau Dana Alokasi Umum (DAU) earmarked. “Banyak sekali belanja-belanja besar yang harus dibayar. Sama semua kabupaten/kota juga demikian, tidak mampu bayar hosting fee,” katanya.
Dengan waktu yang semakin mendesak, Pemprov NTB menegaskan bahwa mereka telah melaporkan situasi ini secara resmi kepada pemerintah pusat, dan menunggu penjadwalan ulang rapat koordinasi untuk membahas solusi atas masalah ini.
Keputusan ini didasarkan pada dua hal utama, pertama, hosting fee tidak dianggarkan dalam APBD 2024, dan kedua, pemerintah daerah sedang fokus pada penyehatan APBD di tengah kesulitan fiskal yang dihadapi.
“Semua itu (Pemda di NTB, red) sepakat tidak mampu bayar. Itu kesimpulan rapatnya waktu itu. Pada waktu itu, pemimpin rapat dari Kementerian Dalam Negeri akan melaporkan ke Pak Menteri Dalam Negeri. Sampai sekarang rapat itu yang kita tunggu untuk penjadwalan ulang,” jelasnya.
Sementara Pengamat Ekonomi dari Universitas Mataram, Dr Iwan Harsono, mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap rencana pembebanan biaya hosting fee MotoGP kepada pemerintah daerah (Pemda). Apalagi menurutnya, dampak ekonomi dari penyelenggaraan MotoGP terhadap daerah masih belum terbukti secara signifikan, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan UMKM di NTB.
Sebelumnya lanjut Iwan, Menparekraf Sandiaga Uno, menyebutkan bahwa event MotoGP mendatangkan potensi pemasukan sebesar Rp 4,3 triliun. Namun Iwan mempertanyakan kemana aliran dana tersebut, dan seberapa besar dampaknya bagi masyarakat NTB.
Ia menegaskan bahwa hingga kini manfaat nyata dari MotoGP terhadap ekonomi lokal belum terlihat dengan jelas. “Yang harus dipastikan adalah sebelum membayar hosting fee itu, apa benefit MotoGP terhadap pertumbuhan ekonomi NTB dan ekonomi UMKM. Itu belum saya lihat dengan jelas,” ujar Iwan.
Iwan juga menekankan bahwa di tengah upaya penyehatan APBD, mengeluarkan biaya sebesar Rp 231, 29 miliar untuk pembayaran hosting fee MotoGP dianggapnya tidak tepat. Terlebih NTB sedang menghadapi tantangan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan, dengan penurunan sekitar Rp 1 triliun lebih akibat penurunan transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota.
“Ditengah kondisi yang seperti ini, kemudian ada pembayaran seperti ini, saya kurang sepakat. Ekonomi kita sulit,” tegasnya.
Lebih lanjut ditegaskan, bahwa tanggung jawab pembayaran hosting fee seharusnya berada di tangan pemerintah pusat, bukan daerah. Ia berpendapat bahwa anggaran sebesar Rp 231 miliar lebih tersebut, lebih baik dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan di NTB. Dimana NTB masuk dalam 10 besar provinsi termiskin di Indonesia, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 751.230 jiwa atau setara 13,85 persen pada tahun 2023. “Harusnya hosting fee ini tanggung jawab pemerintah pusat. Ekonomi kita akan lagi sedang berjuang penyehatan APBD,” katanya.
Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin mengaku saat ini tengah mempelajari lebih lanjut terkait permintaan agar Pemerintah Daerah (Pemda) turut membayar hosting fee untuk ajang MotoGP 2024 yang akan digelar di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah pada 27-29 September mendatang. Terlebih kondisi keuangan Pemda NTB saat ini sedang dalam tekanan. “Saya sedang melihat dan pelajari, baru saya sampaikan, karena kaitan dengan Pemda. Dari fiskal saya akan data, saya akan lihat. Yang penting semuanya jalan,” timpalnya.
Meski demikian, Pj Gubernur menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menyukseskan event internasional tersebut. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif, tidak hanya dalam penyelenggaraan MotoGP tetapi juga dalam memaksimalkan manfaat yang bisa didapatkan bagi masyarakat dan wilayah NTB.
“Saya ajak masyarakat untuk berperan aktif sehingga bisa sukses dalam penyelenggaraan serta menjadi tuan rumah. Tidak kalah penting adalah asas kebermanfaatan bagi masyarakat dan wilayah kita sendiri. Sehingga kita harus menyiapkan segalanya,” ujarnya.
Dalam persiapan event, Pemda NTB telah melakukan berbagai upaya, termasuk dalam hal kebersihan dan kesiapan fasilitas. Selain itu, terkait dengan aksesibilitas, Hassanudin menyebutkan bahwa maskapai Pelita Air menambah satu penerbangan tambahan guna mendukung kelancaran transportasi bagi pengunjung MotoGP. “Kami telah mulai dari aspek kebersihan, dan saya yakin kesiapan-kesiapan lain akan menyusul,” pungkasnya. (rat)
