SELONG – Setelah pergantian pimpinan, Pemda Lombok Timur kembali menunjukkan keseriusannya untuk memperjuangkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DBO) Kabupaten Lombok Selatan (KLS) yang telah sekian lama tidak ada kabar. Bentuk dari keseriusannya, Bupati Lombok Timur HM. Sukiman Azmy telah melayangkan surat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) permintaan persetujuan dari wakil rayat itu, sebagai  salah satu syarat yang akan diajukan ke pemerintah pusat.
Meski pembentukan KLS ini masih terbentur dengan moratorium. Tapi itu tidak akan menjadi penghalang untuk memperjuangkan KLS ini. Pemda Lotim menyatakan komiteman, bagaimana perjuangan pembentukan KLS ini bisa terealisasi. ‘’Kalau Pemda sih tetap komitmen untuk memperjuangkan KLS ini. Bahkan sudah ada surat pak bupati yang masuk ke dewan untuk melengkapi  persyaratan yang harus kita lampirkan,‘’ kata asiten I bidang Pemerintahan Setdakab Lombok Timur Lalu Dami Ahyani.
BACA JUGA: Pemda Lotim Minta Persetujuan Pembentukan KLS ke Dewan
Tindak lanjut dari surat bupati, Pemda Lotim pun telah mulai melakukan pembahasan dengan dewan termasuk juga melibatkan komite KLS . Yaitu membahas berkaitan dengan pembaharuan persyaratan dan administrasi yang akan diajukan ke pusat. ‘’Pembaharuan persyaratan itu untuk menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang ini. Karena dokumen yang diserahkan sebelumnya sudah terlalu lama. Maka syaratnya itu harus dikaji. Proses pengakajiannya itu tetap bekerja sama dengan Universitas Brawijaya,‘’ jawabnya.
Dia menyampaiakan, dalam waktu dekat komite KLS segera akan turun melakukan musyawarah desa di semua desa yang masuk ke wilayah KLS ini. Hasil musyawarah tersebut yang nantinya akan diserahkan kembali ke dewan, untuk diminta persetujuan. ‘’Hasil musyawarah desa  itu juga bagian yang akan kita lampirkan nanti untuk diserahkan ke pusat bersamaan dengan persetujuan bupati dan dewan. Mungkin minggu ini Komite KLS sudah mulai akan turun untuk menggelar musyawarah desa,‘’ imbuh Dami.
Ketika ditanya, seperti apa peluang KLS ini akan terealisasi mengigat sebelumnya telah beberapa kali diajukan tapi kandas di tengah jalan? Dami menjawab yang namanya pemekaran atau pembentukan daerah ini merupakan keputusan politik. Tapi disisi lainya juga, diakuinya memag ada sinyal dari pemerintah pusat.
Meski ada moratorium, tapi kalau semua pihak  terutama komite KLS punya semangat gigih dan terus bekerja keras memperjuangkan KLS ini, dikayani hal itu akan bisa teraliasi. Terlebih ada informasi yang didapatkan, pemerintah pusat berencana akan menerbitkan PP berkaitan dengan dibukanya kembali pembentukan DOB itu. Dan sinyal tersebut diharapkan bisa menjadi penyemangat bagi komite KLS untuk tingkat kinerjanya. ‘’Kalau komite sendiri memang telah bekerja. Tapi yang saya lihat kinerjanya itu kurang dipublikasikan,‘’ katanya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Lotim H Daeng Paelori menyambut baik dengan sikap Pemda Lotim yang menaruh perhatian penuh terhadap KLS ini setelah sekian luma vakum di masa pemerintah yang sebelumnya. Tapi Daeng berharap, agar semua pihak terutama komite KLS supaya lebih memaksimalkan lagi kinerjanya.
Terutama bagaimana menjalin komunikasi yang inten dengan pusat. Apalagi dewan sendiri sebelumnya telah berulang kali memberikan persetujuan, tapi ujungnya tak ada hasil. ‘’Ini sudah kesekian kalinya permintaan surat persetujuan itu. Makanya komite kita minta suaya lebih proaktif lagi. Agar pemerimtah pusat bisa memberikan kelonggaran terutama berkaitan dengan moratorium  itu,‘’ saran dia. (lie)
