MATARAM — Gelaran MotoGP akan kembali berlangsung di Sirkuit Internasional Mandalika, pada 27-29 September 2024 mendatang. Namun untuk persiapan event bergengsi dunia itu, kali ini pemerintah daerah (Pemda) NTB diminta mengalokasikan anggaran sebesar €12.849.638, atau sekitar Rp 231,29 miliar, sebagai biaya hosting fee untuk MotoGP 2024. Jumlah tersebut, sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Director Commercial Injourney Tourism Development Corporation (ITDC), Troy Reza Warokka, menyatakan bahwa nilai hosting fee ini bukan ditentukan oleh ITDC. Dalam hal ini pihaknya hanya bertugas menyampaikan surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk ditindaklanjuti oleh Pemda.
“Karena surat dari Kemendagri tersebut, jelas itu harus mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Mulai dari Pemprov, sampai ke level kota,” kata Troy, saat dikonfirmasi Radar Lombok, usai menghadiri rapat koordinasi (Rakor) di Ruang Rapat Geopark Bappeda NTB, Kamis (22/8).
Hosting fee atau komitmen fee adalah biaya yang harus dibayarkan oleh promotor untuk menggelar event MotoGP kepada Dorna Sports, selaku pemegang hak komersial eksklusif MotoGP.
Pada tahun 2022 lalu, saat MotoGP pertama kali digelar di Mandalika, biaya hosting fee sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Berikutnya untuk MotoGP 2023, ITDC mendapat bantuan sebesar Rp 78,8 miliar dari Kemenparekraf dalam bentuk belanja iklan Wonderful Indonesia.
Sedangkan pada tahun 2024, biaya hosting fee diperkirakan mencapai Rp 231,29 miliar. Pihak ITDC berharap bahwa mulai tahun 2025 dan seterusnya, biaya hosting fee ini dapat menggunakan fasilitas dari Indonesia Quick Response Tourism Fund (IQTF), yang saat ini sedang dibentuk oleh pemerintah.
Troy menegaskan bahwa tugas ITDC adalah memastikan informasi mengenai kewajiban pembayaran hosting fee dari Kemendagri disampaikan dengan jelas kepada pihak terkait. Dana hosting fee ini diperkirakan akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namun hal ini sambung Troy, dapat dibahas lebih lanjut melalui diskusi dan rapat antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. “Saya mengapresiasi arahan dari Bappeda, bahwa hal ini harus ditindaklanjuti oleh Pj Gubernur NTB bersama Bupati dan Walikota,” ujarnya.
Berkaca dari tahun sebelumnya, Troy menyatakan bahwa dukungan anggaran dari pemerintah pusat biasanya disalurkan melalui Kemenparekraf dan kementerian lain terkait, seperti Kementerian BUMN, Kemenkomarves, Kementerian Keuangan, dan lainnya.
Dukungan pemerintah pusat, menurut Troy, biasanya dalam bentuk promosi Wonderful Indonesia, yang secara tidak langsung mendukung KEK Mandalika sebagai bagian dari promosi tersebut.
“Saya tidak bisa menyebutkan jumlahnya secara spesifik. Tapi pastinya kontribusi pemerintah ada dalam bentuk promosi Wonderful Indonesia. Biaya itu untuk mensuport MotoGP. Jadi bukan berarti sponsorship 100 persen. Tapi bagaimana timbal balik dengan pemerintah,” terangnya.
Lebih jauh MotoGP diklaim telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia, khususnya Provinsi NTB sebagai tuan rumah. Dimana pada tahun 2023, multiplier effect dari MotoGP mencapai Rp 4,3 triliun, sedikit lebih rendah dari tahun 2022 yang mencapai Rp 4,5 triliun.
ITDC juga mengklaim bahwa event MotoGP 2023 berkontribusi terhadap kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar Rp 3,59 triliun hingga Rp 4,30 triliun.
Selain itu, penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata pada level nasional mencapai 20.233 hingga 24.030 orang. Dampak positif terhadap ekonomi Kabupaten Lombok Tengah, terutama di area sekitar Mandalika, juga terlihat dengan peningkatan aktivitas ekonomi sebesar 13,45 persen dan kontribusi terhadap PDRB sebesar 7,97 persen.
Dengan dampak ekonomi yang begitu besar, ITDC menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk kesuksesan penyelenggaraan MotoGP 2024 di Mandalika. “Jadi ini harus didukung oleh semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Bahkan sangat rinci mulai dari Pemprov, Pemkab sampai Pemkot,” jelasnya.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Iswandi, menyatakan bahwa persoalan pembayaran hosting fee untuk event MotoGP 2024 menjadi salah satu isu paling krusial yang tengah dibahas oleh Pemda.
Disampaikan, meskipun pedoman terkait pembayaran hosting fee ini telah dikeluarkan oleh Kemendagri, masalah utamanya sekarang adalah apakah tersedia anggaran yang cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut. “Tapi persoalannya ada suratnya. Sekarang tinggal ada uangnya apa tidak,” ujar Iswandi disela-sela rapat.
Menindaklanjuti ini, Bappeda NTB berencana mengusulkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hasanudin, agar diadakan rapat lanjutan dengan seluruh Bupati dan Walikota di NTB. Rapat tersebut, akan difokuskan pada pembahasan kontribusi yang dapat diberikan oleh Pemprov, dan Pemkab/Pemkot di NTB, untuk pembayaran hosting fee tahun 2024, serta proyeksi keuangan untuk tahun 2025.
“Nanti kita dorong dari pertemuan ini untuk adakan rapat Gubernur dan Bupati/Walikota untuk membahas kontribusi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di tahun 2024, dan proyeksi di tahun 2025,” jelasnya.
Tak lupa Iswandi menekankan pentingnya Pemda untuk memanfaatkan momentum dari seluruh kalender event yang berlangsung di NTB, dengan puncaknya adalah event MotoGP 2024. Hal ini dianggap sebagai peluang emas untuk meningkatkan nilai tambah dan penjualan produk-produk lokal, serta sebagai ajang promosi bagi produk unggulan daerah. “Pada akhirnya kita berharap itu membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Iswandi. (rat)
