Pemda Diminta Antisipasi Maraknya Prostitusi

MATARAM-Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB meminta pemerintah daerah mengantisipasi  suburnya praktek prostitusi di daerah ini sebagai dampak berkembangnya sektor pariwisata. 

Koordinator Divisi Hukum dan Advokasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, Joko Jumadi mengatakan,  Pemprov NTB maupun pihak mana saja tidak bisa menutup mata atas dampak negatif memilih sektor pariwisata untuk dikembanggkan. Sudah bukan rahasia lagi bahwa salah satu dampak  sebuah daerah pariwisata adalah munculnya praktek prostitusi.  Berbagai penelitian atau riset lanjutnya, kawasan wisata dan kawasan pertambangan menjadi wilayah yang paling subur berkembangnya prostitusi. "Biasanya kan memang begitu dan kita semua sudah tahu. Masalahnya sekarang hal itu tidak kita antisipasi," ujarnya Sabtu lalu (18/6).

Selama ini Pemprov NTB selalu fokus meningkatkan kunjungan wisatawan. Memperbaiki dan menata obyek wisata saja. Sementara, dampak negatif seperti prostitusi tidak diantisipasi dengan baik sehingga perkembangan praktik haram tersebut berbanding lurus dengan kemajuan pariwisata.  Dicontohkan, bukti nyata tidak dilakukannya antisipasi bisa dilihat pada konteks regulasi. NTB telah memproklamirkan diri sebagai daerah wisata, tetapi sampai saat ini tidak ada regulasi untuk membatasi apalagi menghilangkan praktik prostitusi. "Kita sudah menandai ada SPA (Solus Per Aqua – red) yang sebenarnya tempat prostitusi, hotel yang sering dipakai tempat eksekusi atau kafe yang menyediakan perempuan. Tapi toh nyatanya belum ada sanksi apapun sehingga tempat-tempat seperti itu merajalela di Lombok," ungkapnya.

BACA JUGA :  Pariwisata Loteng Menjadi Primadona di NTB

 Apabila Pemprov serius ingin menjaga tanah Bumi Gora dari prostitusi, seharusnya diiringi dengan regulasi yang jelas dan tegas. Dengan begitu, prostitusi tidak akan bisa berkembang. "Berikan sanksi dong  ke pelaku usaha hotel, SPA dan tempat hiburan yang terlibat dalam praktek prostitusi," pintanya.

Lalu bagaimana tanggapan LPA NTB terhadap hasil penelitian End Child Prostitution, Child Pornografhy and Traficking Of Children For Sexual Purposes (ECPAT) Indonesia  yang mengungkap ada kampung prostitusi? Joko sendiri mengaku tidak terlalu terkejut. Pasalnya lokasi yang dimaksud ECPAT memang sudah dikenal oleh sebagian kalangan. Terlebih lagi faktanya, beberapa gadis yang menjajakan tubuhnya di Senggigi berasal dari kampung tersebut.

BACA JUGA :  KPK Ungkap Modus Jual Beli Jabatan Di Pemda

Terhadap hasil penelitian ECPAT, seharusnya bisa dijadikan sebagai bahan introspeksi oleh pemerintah. Bukan malah memberikan respon secara berlebihan, apalagi mengambil kesimpulan bahwa itu merupakan persaingan wisata yang diniatkan untuk merusak citra NTB.

Langkah yang harus diambil Pemprov adalah menggali informasi tersebut secara mendalam. Apabila memang hasil penelitian benar, maka harus secara cepat dirumuskan penanganannya dengan baik. "Kalau hasil penelitian salah ya alhamdulillah, kalau benar ya mari kita sama-sama susun apa yang harus kita lakukan. Janganlah kita bilang itu persaingan bisnis," sarannya.

Sebelumnya terkait dengan hasil penelitian ECPAT yang menemukan adanya kampung prostitusi, Ketua Fraksi PKB DPRD NTB, Lalu Pelita Putra meminta kepada Pemprov untuk mengambil tindakan hukum. "Kalau memang hasil penelitian itu salah dan sengaja mau merusak citra daerah kita, Pemprov jangan diam dong. Ayo pidanakan saja lemabaga itu," tegasnya. (zwr)