Pemda Didesak Bangun Tempat Belajar Sementara untuk Dua Sekolah yang Digusur

HERING: Puluhan massa dari LSM Kasta NTB saat melakukan hering dengan perusahaan yang mengerjakan proyek bypass, Jumat kemarin (16/7).(IST/RADAR LOMBOK)

PRAYA—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah didesak untuk segera membangun sekolah sementara bagi para siswa di dua sekolah yakni SDN Tonjer dan SMPN 15 Pujut akibat diambilalihnya bangunan sekolah untuk pembangunan jalan bypass dari bandara ke Mandalika tahap II di wilayah Kecamatan Pujut. Pasalnya akibat dari pembangunan bypass itu, membuat para siswa tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dengan maksimal.

Desakan ini dilontarkan LSM Kasta NTB. Presiden Kasta NTB Lalu Wink Haris menanyakan proses pembebasan dua gedung sekolah tersebut, sejak awal sampai proses pengerjaan proses jalan. Apalagi sudah berjalan sejak Oktober tahun 2020, namun sampai saat ini para siswa tidak disiapkan lokasi sekolah sementara. Sehingga menyebabkan mereka terlantar. “Yang membingungkan masyarakat, gedung sekolah sudah dikuasai penuh oleh pihak perusahaan, tapi lokasi sekolah sementara tidak disiapkan. Harusnya pihak perusahaan punya tanggung jawab moral untuk ikut serta memikirkan hal tersebut, tentu saja dengan koordinasi penuh dengan OPD terkait di pemda,” ungkapnya saat mendatangi kantor perusahaan yang mengerjakan proyek ini Jumat lalu (16/7). Kedatangan pengurus Kasta diterima langsung dari perwakilan perusahaan yakni Erfan dan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Tengah, Supriadin.

BACA JUGA :  Dugaan Korupsi PT. LTB , Direktur Keuangan Perusda Bungkam

Dia menegaskan bahwa pihaknya meminta Pemda Lombok Tengah, untuk segera membangun sekolah sementara bagi para siswa agar proses belajar-mengajar bisa berjalan. Karena tahapan pembangunan sekolah tersebut membutuhkan waktu sampai akhir tahun. “Kami minta Pemkab menyiapkan sekolah sementara sampai Minggu depan. Supaya anak-anak bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Lombok Tengah, Supriadin menegaskan bahwa anggaran untuk ganti rugi lahan sekaligus biaya pembangunan dua gedung sekolah tersebut sudah ada di Pemda. Tetapi karena proses dan tahapan perencanaan dan sebagainya, maka pembangunan dua gedung sekolah tersebut baru dilaksanakan September. “Setelah melalui proses lelang, akan langsung dikerjakan dan anggaran pembangunan dua sekolah tersebut sekitar Rp 5 miliar lebih,” tegasnya.

Pihaknya menegaskan bahwa beberapa waktu yang lalu Pemda sudah menerima untuk ganti rugi atau ganti untung SMPN 15 Pujut dan SDN Tonjer yang luasnya sekitar 1 hektare dan dananya sudah siap. “Kami akan melaporkan permasalahan ini kepada pimpinan dan kami akan melakukan rapat terkait, membahas tempat sementara proses belajar tatap muka siswa SMPN 15 Pujut dan SDN 1 Tonjer,” tegasnya.
Lebih jauh disampaikan bahwa untuk waktu merelokasi tempat belajar sementara belum bisa ditentukan. Namun akan diusahakan secepatnya supaya proses belajar-mengajar tidak terganggu. “Sebelum pihak perusahaan menggunakan tempat ini, terlebih dahulu perusahaan membayar dan menanyakan kepada pihak pemda dan pihak sekolah terkait fasilitas yang ada milik sekolah. Namun dari pihak pemda masih mencari lokasi sementara,” terangnya.

BACA JUGA :  Dewan Tolak Tiga Nama Direksi PT LTB

Sementara itu, Humas PT Adhi Karya, Erfan menyampaikan bahwa permasalahan fasilitas sekolah SDN Tonjer dan SMPN 15 Pujut bukan merupakan tanggung jawab dari perusahaan, yang mana permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak Pemkab Lombok Tengah. “Semua proses pergantian lahan untuk kedua sekolah tersebut sudah dipenuhi dan anggarannya sudah ada di Pemkab Lombok Tengah. Kami juga tidak tahu kenapa pemkab sampai saat ini belum memulai pembangunan dua gedung sekolah pengganti tersebut,” tegasnya. (met)