GIRI MENANG – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat belum mendapat kepastian kapan bisa membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Lombok Barat. Pendaftaran CPNS sebenarnya sudah bisa dibuka sejak 31 Mei lalu.
Alasannya, sampai saat ini belum ada keluar petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak-Juknis) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).”Menunggu petunjuk lebih lanjut dari BKN untuk pembukaan pendaftaran,” kata Syahrudin, Kepala BKDPSDM Lombok Barat, saat dikonfirmasi kemarin.
Akibat kondisi ini, pendaftaran penerimaan CPNS dan P3K di Kabupaten Lombok Barat ditunda. “Semua kabupaten/kota juga provinsi belum,” tambahnya.
Panitia seleksi kabupaten harus menunggu Juklak-Juknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Jika sampai pekan depan Juklak-Juknis itu belum ada, maka pihak panitia akan meminta petunjuk Bupati Lobar.” Karena masalahnya kita, Juklak-Juknis PPPK ini yang kita tunggu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi nggak berani kita buka (pengumuman pendaftaran),” terang Syahrudin.
Sementara itu untuk pelaksanaan ujian Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Lombok Barat pada pada tahun 2021, untuk melaksanakan CAT Pemkab Lobar terpaksa harus menumpang tes di Kantor UPT Regional di Mataram. Hal ini dilakukan, lantaran sejauh ini perangkat komputer untuk menggelar tes belum ada. Pada tes CPNS sebelumnya, pun pihak Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD dan PSDM) menumpang di kantor UPT tersebut.” Kedepan pihak BKD berharap memiliki kantor dan perangkat agar bisa mandiri melaksanan tes CPNS tanpa harus numpang dan pinjam perangkat,” harap Kepala Bidang Pengadaan, Penempatan, dan Fasilitasi Purna Tugas (P2FPT) BKD dan PSDM Lobar, Lalu Suastariadi H.
Ia mengatakan BKD sudah bersurat ke BKN untuk meminta izin bisa melakukan tes SKD di UPT Regional yang ada di Mataram.”Kami sudah bersurat untuk bisa melaksanan tes di kantor UPT Regional di Mataram, namun sejauh ini belum ada jawaban dari pihak terkait,” ungkapnya.
Permohonan untuk melaksanakan tes di UPT kemungkinan akan disetujui untuk pelaksanaan SKD saja.”Nanti untuk selanjutnya (tes SKB) kita mandiri saja,” tambah Syahrudin.
Ia sendiri tak bisa berbuat banyak karena kondisi perangkat tidak ada. Karena itu pihaknya berupaya memaksimalkan semua potensi yang ada termasuk dengan menumpang di kantor regional. Bahkan untuk pelaksanaan tes SKB nantinya, pihaknya akan meminjam perangkat di Dikbud.
Kedepannya ia mendorong agar BKD memiliki ruangan khusus untuk tes dan pelatihan. Termasuk dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung. Perlu disiapkan ruangan khusus karena bagaimanapun pelaksanaan tes CPNS ini hampir tiap tahun dilaksanakan. Belum lagi pelaksanaan kegiatan pelatihan dan lainnya.(ami)
