Pemberhentian Bupati Lobar Kembali Diumumkan DPRD

PARIPURNA: Paripurna pengumuman pemberhentian Bupati Lombok Barat. (FAHMY/RADAR LOMBOK)

GIRI MENANG – Pemberhentian Bupati Lombok Barat Hj Sumiatun yang berakhir masa jabatannya pada 23 April mendatang kembali diumumkan secara resmi pada sidang paripurna DPRD Lobar. Di mana pada Desember 2023 lalu DPRD sudah mengumumkan pemberhentian bupati, namun karena putusan MK memenangkan gugatan masa jabatan berakhir pada Desember 2023, dan masa jabatan bupati dilanjutkan sampai akhir masa jabatan pada 23 April 2024, sehingga pengumuman dibatalkan DPRD.
Selanjutnya posisi Bupati akan diisi oleh Penjabat Bupati hingga tahun depan. Tiga nama telah diusulkan ke Kemendagri untuk mengisi sementara posisi orang nomor satu di Bumi Patut Patuh Patju tersebut.

Rapat paripurna dengan agenda pengumuman usul pemberhentian Bupati Lobar sisa masa jabatan 2019-2024, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Hj Nurul Adha. Rapat paripurna itu digelar setelah paripurna pelantikan dan pengambilan sumpah janji Anggota DPRD Lobar PAW, Selasa (26/3) sore.

Pimpinan sidang menyampaikan berdasarkan Tatib DPRD, bahwa rapat yang dilaksanakan adalah rapat Paripurna yang bersifat pengumuman yakni acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan sehingga tidak memerlukan Korum kehadiran anggota DPRD.

Untuk diketahui, bahwa Bupati Lobar Hj Sumiatun disahkan pengangkatannya melalui keputusan Mendagri nomor 1002136082 tahun 2023 tentang Pengangkatan dan pengesahan Pemberhentian Bupati Lobar provinsi NTB.

“Sesuai dengan keputusan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 79 ayat 1, Pemberhentian kepala daerah dan atau Wakil kepala daerah, sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat 1 huruf a dan huruf b serta ayat 2 diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, ” katanya.

Dan diusulkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, dan dilanjutkan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk Gubernur dan atau Wakil Gubernur kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat ke Bupati dan atau Wakil Bupati, atau Wali Kota dan atau Wakil Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan penetapan pemberhentian selanjutnya. Dan diatur juga pada pasal 201 ayat 1 UU Nomor 10 tahun 2016, bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai 31 Desember tahun 2023.

Terkait hal tersebut, Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih tahun 2018 dan dilantik tahun 2019, masa jabatan berakhir tahun 2023. Dan termasuk juga Lobar. Namun dengan terbitnya keputusan MK RI, dalam amar putusan menyatakan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan 2018, memegang jabatan selama 5 tahun. Dengan terbitnya keputusan MK ini maka masa jabatan Bupati berakhir April mendatang.

“Kembali ke agenda pokok Sidang dewan, berdasarkan uraian tersebut maka dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, kami mengumumkan bahwa masa jabatan Bupati Hj Sumiatun sebagai Bupati Lobar sisa masa jabatan 2019-2024, yang semula berakhir tanggal 31 Desember 2023, dengan adanya dikeluarkan keputusan MK,maka masa jabatan Bupati Lobar sesuai ketentuan berakhir April 2024. Dan Sekaligus mengusulkan pemberhentian Hj Sumiatun sebagai Bupati Lobar sisa masa jabatan 2019-2024 kepada Mendagri melalui Gubernur NTB,” jelasnya.

Ketua DPRD Lobar Hj Nurhidayah mengatakan soal calon Pj Bupati, apa yang menjadi keputusan pimpinan fraksi yang diusulkan tetap berlaku.
“Kami hanya sifatnya mengunggu keputusan Mendagri siapa yang ditunjuk sebagai Pj Bupati, pada April mendatang,” jelasnya.

Sebelum berakhir jabatan Bupati, maka harus ada SK Pj Bupati tersebut. Penunjukkan Pj itu ada di Mendagri. Sedangkan untuk pengusulan tak perlu sidang paripurna, hanya kesepakatan pimpinan fraksi.

Terdapat dua nama diajukan oleh DPRD, yaitu Sekda Lobar H Ilham dan kepala OPD di Provinsi Ahmad Nur Aulia. Kemudian di provinsi ada tambahan satu nama menjadi tiga nama, salah satunya, Ibnu Salim yang kini menjabat Pj sekda NTB. (ami)

Komentar Anda