Pembelian Lahan TPST di Gili Meno dan Air Belum Beres

Komisi I DPRD KLU Kecewa

Terkait anggaran pembelian lahan tidak perlu dipersoalkan, karena pemerintah daerah telah menyiapkan sebesar Rp 6 miliar bersumber dari APBD 2018. Anggaran itu direncanakan masing-masing lahan menghabiskan Rp 3 miliar, namun pembelian lahan sebisa mungkin harus berkurang dari anggaran itu. Negoisasi harga itu akan dilakukan tim appraisal tersebut. “Uangnya sudah ada di kas daerah tinggal diproses saja,” tandasnya.

Pihak Dinas LHPKP masih memiliki waktu tinggal enam bulan untuk menyelesaikan pembelian lahan tersebut, karena ditargetkan pada tahun 2019 sudah bisa dikerjakan dengan mengusulkan anggaran ke pusat seperti pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan IPAL di Gili Trawangan sebesar Rp 21 miliar.

Pengelolaan sampah diharapkan tidak diangkut ke darat lagi melainkan langsung dikelola di sana oleh masyarakat atau kelompok setempat. Terlebih, lanjut Rusdi, pemilik lahan yang akan dibeli pun siap mengajukan diri ditunjuk sebagai salah satu pengelola sampah tersebut. “Masyarakat menginginkan seperti di Gili Trawangan, nanti dikelola kelompok dari masyarakat setempat,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD KLU Ardianto mengatakan, sebelum pembahasan pengalokasian anggaran pembelian lahan di dua gili itu pihaknya sudah memastikan kepada dinas terkait mengenai lahan tersebut. Bahkan pihaknya bersama dinas terkait turun langsung memastikan keberadaan calon lahan yang dibeli, atas dasar itulah pihaknya menganggarkan pembelian lahan tersebut.

BACA JUGA :  Ombak Paradise Dibuka, Gili Air Makin Menjanjikan