Pembayaran Pajak Reklame Meningkat

PENERTIBAN : Petugas melakukan penertiban reklame di salah satu titik di Mataram belum lama ini (Fahmy/Radar Lombok)

MATARAM– Setelah dilakukan penertiban selama ini oleh Dinas Pendapatan dan Dinas Pertamanan, pembayaran pajak reklame diakui meningkat. Para pengusaha juga memperpanjang kembali izin reklame yang sebelumnya lama mati.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Mataram mencatat setelah dilakukan penertiban sejak awal Novemberlalu, pembayaran pajak reklame mengalami peningkatan sampai belasan persen. Setelah dilakukan penertiban, kini realisasi pajak reklame sudah berada di angka 87 persen dari target Rp 2,1 miliar.”Ada peningkatan pembayaran setelah kita lakukan penertiban,” ungkapHM. Syakirin Hukmi, Kepala Dispenda Kota Mataram kemarin.

Ia optimis realisasi pajak reklame bisa mencapai 100 persen atau Rp 2,1 miliar, sebab penertiban akan terus dilakukan sampai akhir tahun. Kalau ada yang mau mengurus izin, maka syarat utama dikeluarkannya izin harus ada bukti pelunasan pajak.”Mereka tidak bisa urus izin sebelum bayar pajaknya dulu,” tegas Syakirin.

Dispenda saat ini juga tengah melakukan verifikasi data. Sebab dari beberapa perusahaan reklame, ada yang sudah membayar pajak tetapi menggunakan foto copy surat pembayaran pajak, tidak membayar Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD). Karena kalau dibayarkan yang di salinan itu, jelas tidak tercatat masuk pembayaran. Untuk itu sudah ada beberapa perusahaan yang saat ini sedang dilakulan pencocokan pembayaran pajaknya. Setelah dilakukan pengecekan dan ditemukan ada dobel pembayaran, maka pembayaran yang dobel itu akan dialihkan ke titik pajak yang belum terbayarkan. Hal ini sudah disepakati dalam pertemuan yang dilaksanakan beberapa waktu lalu antara pengusaha reklame, Dinas Pertamanan dan Dinas Pendapatan.

Terpisah, Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram HM. Kemal Islam mengatakan, setelah penertiban, sudah ada kesepakatan antara pengusaha dengan pemerintah akan dilakukan klarifikasi data, batas klarifikasi data tunggakan ini akan berakhir pekan depan.

“Untuk sementara penertiban dihentikan karena ada penyamaaan data,” kata Kemal.

Surat pemberitahuan agar segera mengurus izin bagi perusahaan yang datanya sudah sinkron dengan tunggakan, sudah diberikan.” Suratnya sudah saya kirimkan, batasnya sampai Senin,” tambahnya.

Jumlah yang mengajukan terhitung cukup banyak. Kalau sampai batas waktu tidak juga dilakukan pembayaran pajak dan perbaikan izin maka bulan Desember akan dilakukan penertiban lagi.(ami)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid