MATARAM—Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H.M. Suruji belum lama ini akan mengeluarkan kebijakan terkait pembatasan kuota bagi sekolah negeri. Pembatasan kuota ini berlaku dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Terhadap wacana ini, sekolah-sekolah swasta yang ada di Kota Mataram merespon, kebijakan yang akan dilakukan Dikbud NTB itu masih sebatas wacana. Bukti dari kebijakan itu dianggap masih balum ada.
[postingan number=3 tag=”pendidikan”]
“Kalau kami sih bukti nyata yang kami tunggu, bukan hanya wacana,” kata Kepala SMA Al-Ma’arif Mataram, M. Furqan, belum lama ini.
Namun ia tidak menyanggah andai kebijakan ini akan diimplementasikan, kebijakan tersebut dianggap sangat baik bagi dunia pendidikan di Kota Mataram. karena itu, Dikbud NTB diharapkan benar-benar menjalankan kebijakan tersebut bagi jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat.
Dengan kebijakan ini, terangnya, sekolah-sekolah swasta bisa bernafas lega. Sikap diskrimninasi yang dirasakan selama ini bisa dihilangkan secara perlahan.
Terpisah, Ketua Komisi V DPRD NTB, Hj. Wartiah mengatakan, dirinya sangat merespon dengan baik rencana kebijakan tersebut. Apalagi kebijakan itu akan ada pembatasan siswa di sekolah negeri.
Selama ini, jelasnya, dengan kebijakan Bina Lingkungan (BL) yang diterapkan di Kota Mataram sangat menyusahkan sekolah-zsekolah swasta mencari peserta didik baru. Akibatnya, tidak sedikit sekolah swasta yang mengeluhkan kebijakan tersebut.
Wartiah menambahkan, jika kebijakan ini dijalankan, dipastikan akan sulit ada siswa titipan. Dengan demikian, suasan kompetisi di lingkungan pendidikan akan semakin bagus. (cr-rie)
