Pembangunan RTG Molor dari Target

Ir. I Gusti Bagus Sugihartha (Faisal Haris/radarlombok.co.id)

MATARAM – Penanganan pembangununan Rumah Tahan Gempa (RTG) pasca bencana gempa bumi Lombok 2018 lalu dipastikan molor lagi.

Pemerintah sebelumnya menargetkan pembangunannya tuntas tanggal 31 Desember 2020. Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha mengatakan, sesuai Inpres nomor 7 tahun 2020 telah dibatasi soal waktu untuk penanganan atau transfer dana siap pakai sampai dengan akhir Desember ini. Tapi hingga saat ini proses pembanguan untuk tahap pertama saja baru mencapai 91 persen atau sekitar 214.000 unit dari total jumlah RTG yang akan dibangun sebanyak 226.204 unit. Sisanya masih dalam proses. Sedangkan untuk tahap kedua belum sama sekali dikerjakan. “Untuk persoalan perbaikan rumah yang terdampak gempa 2018, memang kalau kita lihat progres saat ini sudah mencapai 91 persen fisik selesai tahap pertama dan tahap kedua itu secara progres fisiknya belum. Tetapi secara administrasi pembentukan-pembentukan kelompok masyarakat sudah sebagian selesai dan sebagian kabupaten kota ini masih sedang proses,”ungkapnya.

Sementara jumlah RTG tahap kedua, yang belum sama sekali dikerja dari jumlah yang akan dibangun sebanyak 17.314 unit dengan jumlah anggaran  sebesar Rp 557,3 miliar. Dengan rincian untuk perbaikan 8.556 rumah rusak berat sebesar Rp 427,8 miliar, perbaikan 2.799 rumah rusak sedang sebesar Rp 69,975 miliar dan perbaikan 5.959 rumah rusak ringan sebesar Rp Rp 59,59 miliar.
Dari jumlah rumah rusak berat sebanyak 8.556 unit yang akan diperbaiki tersebar di enam kabupaten yakni, Lombok Barat 734 unit, Lombok Tengah 768 unit, Lombok Utara 6.472 unit, Lombok Timur 561 unit, Sumbawa Barat 3 unit dan Sumbawa 18 unit.

Selanjutnya, dari 5.959 rumah rusak ringan yang akan diperbaiki tersebar di tujuh kabupaten/kota juga yakni di Kota Mataram 1.024 unit, Lombok Barat 1.197 unit, Lombok Tengah 847 unit, Lombok Utara 199 unit, Lombok Timur  1.420 unit, Sumbawa Barat 227 unit dan Sumbawa  1.045 unit.

Sugihartha mengaku pihaknya masih menunggu kucuran anggaran dari pemerintah pusat untuk penyelesaian penanangan pembangunan RTG tersebut baik untuk tahap pertama maupun untuk tahap kedua. Ketika sudah dikucurkan,maka secara otomatis progres fisik sudah segera meningkat. ” Ini kita masih menunggu kepastian dana yang akan ditranfer dari BNPB ke kabupaten kota secara langsung,” lanjut Sugihartha.

Sugihartha tidak berani memastikan kapan dana ini diterima. Sesuai informasi yang diterima dari BNPB dana akan ditranfer dalam waktu. “Informasi dari BNPB segera akan dikucurkan dalam waktu dekat ini,”terangnya.

Dalam pelaksanaan pembangunannya nanti, sangat tergantung dari kemampuan masyarakat itu sendiri. Ada yang melaksanakannya kegiatan dengan cepat karena mungkin pekerja banyak atau bisa juga dibantu dengan rekanan-rekanan lain. Kemudian ada masyarakat atau kelompok masyarakat yang mungkin tenaga pekerjanya terbatas sehingga proses waktunya cukup lama. “Yang paling penting bahwa dalam waktu dekat kita segara mengalokasikan dananya. Kemudian masyarakat saat ini sebagai besar sudah membentuk kelompok masyarakat (Pokmas). Sehingga kita berharap kelompok masyarakat itu segara melaksanakan pekerjaan atau kegiatan secara fisik kalau uangnya sudah teralokasi,”ujarnya.

Meski begitu, Sugihartha menyadari akan sulit merampungkan pembangunan RTG sesuai target. Maka pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi untuk mengusulkan tambahan waktu hingga empat bulan kedepan. ” Mengingat ini kecil sekali bisa terselesaikan penanganan. Sehingga hasil rapat koordinasi kami, baik BNPB maupun provinsi dan kawan-kawan di kabupaten kota menyepakati sekitar empat bulan waktu tersebut,”ungkapnya.

Dari usulan yang sudah disepakati tersebut, sambungnya, secara formal belum ditetapkan, karena masih usulan pada saat rapat koordinasi bersama kabupaten kota. Tapi ada sebagian yang mengusulkan tambahan waktu enam bulan dan ada minta tiga bulan. Dari situ pihaknya mencoba memadukan di antara kegiatan-kegiatan tersebut. “Dan kita sepakati sementara belum kita finalkan ini, sekitar empat bulan,”tegasnya.

Diakuinya, selain proses penyelesaian pembangunan fisik yang belum rampung, Laporang Pertanggung Jawaban (LPJ) tahap pertama juga belum bisa diselesaikan 100 persen. Baru mencapai angka 92 persen dari jumlah RTG yang sudah selesai secara fisik. “LPJ sudah sampai 92 persen, LPJ selesai untuk tahap satu. Jadi LPJ ini sesuai dengan progres fisik ya di lapangan. Itu tentunya LPJ segera akan terselesaikan. Kalau lapangan belum selesai pekerjaan pasti LPJ juga belum selesai,”jelasnya. (sal)