Pembangunan PLTN Tuai Pro Kontra

Ilustrasi PLTN
Ilustrasi PLTN

MATARAM – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) terus menuai prokontra.

Anggota DPRD Provinsi NTB sendiri, ada yang memberikan dukungan dan ada pula menolaknya dengan tegas. Ketua Fraksi PDI-P DPRD Provinsi NTB, Ruslan Turmuzi mengatakan, gubernur  seharusnya tidak gegabah memberikan pernyataan dukungan atas rencana pembangunan PLTN. “Kita tolak, ini harus ditolak. Terlalu gegabah kita kalau bersikap mendukung,” ujarnya kepada Radar Lombok, Jumat malam (4/8).

Menurut Ruslan, pembangunan PLTN bukanlah solusi terakhir bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik. PLTN memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan hidup apabila nantinya benar-benar beroperasi di NTB. Politisi yang duduk di komisi IV ini menilai, masih banyak solusi atau alternatif lain yang bisa dikembangkan sebagai sumber tenaga seperti batu bara atau PLTA. “Kalau pemerintah pusat atau BATAN mau bangun PLTN, itu tidak bisa kita cegah. Tapi jangan bangun di NTB, kami akan pasang badan,” tegas Ruslan.

Dikatakan, teknologi nuklir sudah ditinggalkan oleh banyak negara maju. Meskipun bisa menjadi solusi krisis listrik, namun risiko PLTN dinilai tidak sebanding dengan manfaat yang akan didapatkan. “Pembangunan PLTN itu bukan solusi terakhir. Opsi ini sangat merugikan, membahayakan bagi masyarakat kita,” katanya.

Berbeda halnya dengan sikap pimpinan DPRD NTB dari partai Gerindra, Mori Hanafi. Menurutnya, PLTN saat ini sudah tidak membahayakan lagi. Mengingat teknologi yang ada sudah lebih maju dan aman bagi manusia.

Mori tidak mempersoalkan apabila ada wakil rakyat yang menolak. Namun, pembangunan PLTN memang dibutuhkan untuk kebaikan bersama. “Secara pribadi, saya mendukung. Karena sekarang nuklir sudah aman secara teknologi,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Provinsi NTB, Murdhani menilai, Provinsi NTB tidak layak menjadi lokasi pembangunan PLTN. Apalagi Lombok merupakan pulau kecil. Kebutuhan energi listrik nasional, tidak boleh mengorbankan suatu daerah, termasuk Provinsi NTB.

Murdhani mempertanyakan hasil kajian yang telah dilakukan pemerintah, dalam hal ini Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Bagaimana mungkin wilayah NTB bisa disebut layak sebagai lokasi pembangunan PLTN. “Sampai sekarang saja tidak ada PLTN yang pernah dibangun di Indonesia, di Batam pernah direncanakan sejak lama tapi belum dilaksanakan. Karena PLTN ini bukan barang main-main, kita bicara nuklir masalahnya,” kata Murdhani.

WALHI meminta pemerintah membuat kajian strategis yang bisa disampaikan ke publik. Banyak hal yang harus diperhatikan, diantaranya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Semuanya harus dihitung dengan cermat, karena pembangunan PLTN membutuhkan lahan yang banyak. “Kita harus tahu dulu hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)-nya bagaimana, kerentan pulau kecil terhadap dampak pembangunan PLTN harus jelas. Jangan bilang dukung-dukung saja, bahaya ini,” ujar Murdhani. (zwr)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid