Pembangunan Kompleks Pemerintahan Dipastikan 2020

Pembangunan Kompleks Pemerintahan
HANCUR: Gedung Kantor Bupati KLU hancur akibat gempa 2018 lalu. Saat ini bupati dan wakil bupati bersama kesekretariatan berkantor di bangunan semi-permanen.( HERY MAHARDIKA/RADAR LOMBOK)

TANJUNG—Pembangunan tahap pertama kompleks kantor pemerintahan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dipastikan 2020. Tahap pertama butuh Rp 75 miliar dari total kebutuhan Rp 400 miliar. Di kompleks pemerintahan ini, ada kantor bupati, DPRD, dan sejumlah OPD. “Masterplan pembangunan sudah kita serahkan ke pemda, paling tidak kita sudah mulai tahun depan,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KLU, M Zaldy Rahadian kepada Radar Lombok, Jumat (13/9).

Yang dibangun di tahap pertama yakni gedung kembar untuk kantor bupati dan DPRD. Dua lembaga ini adalah corong daerah untuk bangkit kembali pascagempa. Kantor semipermanen yang mereka tempati saat ini, belum menunjukkan semangat bangkit.

Namun soal kesiapan anggaran Rp 75 miliar itu, Zaldy mengaku belum dapat info dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Saat ini masih penyusunan draf kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020. “Semakin cepat lebih baik karena pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Sekda KLU Suardi selaku Ketua TAPD membenarkan perihal kepastian pembangunan kompleks pusat pemerintahan pada 2020. Soal anggaran, masih dalam pembahasan.(flo)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid