MATARAM — Kalangan Pimpinan di DPRD Kota Mataram ternyata belum sepenuhnya mendukung program pembangunan kantor Wali Kota Mataram yang baru di Jalan Lingkar Selatan. Proyek ambisius tersebut dinilai belum prioritas, apalagi ditengah ekonomi masyarakat yang sekarang masih sulit sejak pandemi Covid-19.
Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rahman mengatakan saat ini kondisi ekonomi yang perlu dipulihkan, dan bukan membangun kantor megah, yang justru dapat membebani APBD. “Pembangunan kantor bukan program yang mendesak. Sekarang ini memulihkan ekonomi terlebih dahulu, setelah dua tahun diterpa pandemi,” katanya kepada Radar Lombok, Kamis kemarin (10/3).
Pemerintah Kota Mataram sendiri sudah lama merencanakan pembangunan Kantor Wali Kota Mataram yang baru di di Jalan Lingkar Selatan. Bahkan semenjak Wali Kota Mataram masih dijabat oleh H Ahyar Abduh, didampingi H Mohan Roliskana (Wakil Wali Kota Mataram saat itu).
Pembangunan Kantor Wali Kota Mataram yang baru, sesuai perencanaan membutuhkan biaya sekitar Rp 176 miliar. Rencananya bangunan kantor megah itu akan berlantai lma, yang berdiri diatas lahan seluas 80 are.
Namun dengan keterbatasan anggaran yang ada saat ini, membuat sejumlah Anggota DPRD Kota Mataram belum memberikan persetujuan. Sehingga sampai sekarang pembangunan Kantor Wali Kota Mataram yang baru pun belum bisa dilaksanakan. Meski lahan untuk kantor tersebut sudah dibebaskan sejak tahun 2019 lalu.
Namun demikian, ada sejumlah pihak yang menilai bahwa pembangunan Kantor Wali Kota Mataram yang baru, penting direalisasikan. Mengingat status Kota Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi NTB. Sementara bangunan kantor Wali Kota Mataram saat ini adalah bangunan lama yang dinilai kurang representatif bagi Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa.
“Kalau menggunakan anggaran pusat tidak masalah. Tentu kami akan sambut gembira. Sekarang kita memang butuh pembangunan fisik, tetapi pembangunan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak,” tegasnya.
Pembangunan Kantor Wali Kota Mataram yang baru, sejak awal semestinya pembiayaannya dilakukan dengan cara melobi ke pemerintah pusat. Namun kenyataanya selama ini tidak dilakukan. Sementara Kota Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi NTB, bangunan kantornya masih menggunakan bangunan lama. Sedangkan daerah lain di NTB, semua telah membangun kantor dengan megah.
Seperti diketahui, Pemkot Mataram telah membebaskan lahan untuk pembangunan Kantor Wali Kota Mataram yang baru, letaknya persis di dekat Monumen Mataram Metro. Sementara rencana peminjaman dana kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur, perusahaan di bawah Kementerian Keuangan, hingga kini juga belum ada kejelasan.
Sementara itu, Anggota Komisi III lainnya, Shinta Primasari menambahkan, untuk pembangunan fisik bisa ditunda. Saat ini kondisi nyata ditengah masyarakat masih mengalami kesulitan ekonomi. “Lebih baik (anggaran) untuk membantu masyarakat, karena kondisi sekarang ini masih ditengah pandemi,” singkatnya. (dir)
