Sementara itu, Kepala Bappeda Lombok Utara Heriyanto mengatakan, pihaknya sedang menunggu master plang yang dianggarkan pada APBDP 2017. Terkait pembangunan kantor-kantor itu nanti tergantung keuangan daerah. Termasuk kantor dewan juga. “Karena kantor bupati ini kan bersifat sementara saat ini,” terangnya.
Ada enam SKPD yang belum punya kantor tersebut, yang harus memiliki kantor representative. Rencana pembangunan ini akan dilakukan secara bertahap, tapi harus punya master plannya. “Biar alur-alur kerja kita itu jelas,” katanya.
Ia menegaskan, pada rencana ini pihaknya terlebih dahulu akan membangun kantor-kantor SKPD yang terpusat di komplek pusat pemerintahan di Tanjung. Pembangunan ini akan melihat kemampuan daerah, jika mampu maka bisa jadi tahun depan bisa keseluruhan. “Kita merencanakan di belakang kantor bupati yang merupakan aset daerah, biar kita tidak membeli lahan. Lokasi pembangunan bisa lantai bertingkat untuk dua SKPD guna efesiensi lahan,” pungkasnya. (flo)
