PRAYA-Rencana pembangunan dam Mujur Kecamatan Praya Timur, tampaknya semakin suram.
Soalnya, Pemkab Lombok Tengah belum bisa berkutik menyikapi masalah pembangunan tersebut. Ini mengingat tidak ada kejelasan yang ditunjukkan Pemprov NTB maupun pemerintah pusat. Terutama soal bantuan anggaran untuk penuntasan Land Acquistion and Resettlement Action Plan (LARAP). ‘’Kita belum tahu sampai sejauh mana tingkat keseriusan pemprov dan pemerintah pusat untuk membantu pembebasan lahan dam Mujur itu,’’ ungkap Wakil Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, kemarin (20/3).
Diakui Pathul, rencana pembangunan dam Mujur ini masuk skala prioritas. Hal ini mengingat pembangunan dam ini diyakini berdampak positif bagi pembangunan masyarakat Lombok Tengah. Terutama petani yang ada di wilayah selatan.
[postingan number=3 tag=”loteng”]
Tetapi, Pemkab Lombok Tengah tidak bisa bekerja sendirian menuntaskan persoalan ini tanpa bantuan pemprov dan pemerintah pusat. Jika pun ada rencana bantuan yang didengungkan untuk pembebasan lahan dam Mujur itu, maka semuanya masih sebatas rencana saja. Belum ada bukti riil dari pemprov maupun dari pemerintah pusat akan bantuan tersebut. “Hanya informasi saja yang kita dengar kalau pemerintah provinsi dan pusat mau membantu membebaskan lahan dam Mujur, tapi buktinya sampai sekarang belum ada,” sesal mantan Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah ini.
Pathul mengaku, rencana bantuan anggaran sebesar 30 persen dari pemprov dan 50 persen dari pemerintah pusat sifatnya masih sebatas wacana saja. Belum ada kepastian sama sekali sampai detik ini. Sehingga pihaknya belum bisa membicarakan persoalan anggaran untuk membantu pembebasan lahan dam Mujur tersebut.
Terlebih mengingat jumlah total APBD Lombok Tengah sebesar Rp 1,6 triliun saat ini. Jika kemudian separonya dialihkan untuk pembangunan dam Mujur, maka tentunya pembangunan lainnya akan terbengkalai. ‘’Terlebih, masih banyaknya pembangunan yang belum diselesaikan saat ini,’’ tegasnya.
Bagaimana dengan anggaran Rp 5 miliar yang sudah diketok untuk pembebasan lahan dam Mujur. Apakah nantinya tidak akan menjadi silpa (sisa lebih penggunaan anggaran)? Politisi Partai Gerindra ini berdalih, semuanya masih dalam keadaan proses. Pihaknya hanya akan menunggu kepastian saja dari pemprov dan pempus.
Karenanya, pihaknya belum bisa membentuk tim pembebasan, termasuk tim appraisal. Pihaknya hanya akan menunggu kepastian untuk bergerak mewujudkan rencana pembangunan dam tersebut. “Intinya tidak ada anggaran untuk pembebasan lahan dam Mujur yang terancam menjadi silpa. Kami masih menunggu kepastian berapa sebenarnya bantuan yang akan diberikan pemerintah provinsi dan pusat,” tandasnya.
Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, Ahmad Ziadi sebelumnya mendesak agar pemda segera membentuk tim pembebasan lahan dam Mujur. Karena pemda hanya akan melakukan pembeasan sisa yang masih belum dilakukan terhadap 1.500 kepala keluarga yang tersebar di Desa Kelebuh Kecamatan Praya Tengah. Jika tidak, maka anggaran yang sudah disahkan dewan bersama eksekutif sebesar Rp 5 miliar akan mubazir. ‘’Kami minta pemda ini segera lah membebaskan LARAP dam Mujur itu,’’ desak Ziadi belum lama ini.
Hal ini, katanya, mengingat dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dam tersebut kedepannya sangat positif. Selain bisa membantu Lombok Tengah sebagai lubung pangan, juga akan berdampak mengurangi pengangguran dan memberantas aksin kriminalitas. ‘’Kita memikirkan dampaknya sehingga mati-matian memperjuangkan anggaran untuk pembebasan dam Mujur ini,’’ pungkasnya. (cr-ap)
