MATARAM – Rencana pembangunan jalan bypass dari Lembar Lombok Barat sampai Kayangan, Lombok Timur tidak kunjung jelas realisasinya.
Padahal pembangunan jalan ini sudah dijanjikan Presiden RI Joko Widodo lebih sathun lalu tepatnya pada Hari Pers Nasional (HPN) tnggal 9 Februari 2016 lalu. “Masih digodok makanya ini, belum ada perkembangan jelas,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Penataan Ruang, Wedha Magma Ardhi kepada Radar Lombok, Senin kemarin (20/2).
Sampai saat ini, feasibility study (FS) yang dikerjakan oleh Balai Jalan Nasional (BJN) belum juga rampung. Padahal pengerjaan FS sudah dilakukan sejak pertengahan tahun 2016 lalu. Keterlambatan ini tanpa ada alasan yang jelas dari pihak BJN.
Begitu juga dengan pembuatan detail enginering design (DED). Mengingat FS belum tuntas maka DED juga tidak bisa disusun. “Kita masih perjuangkan makanya janji itu, saat ini dibahas di Seskab katanya. Sabar saja,” kata Ardhi santai.
Untuk masalah FS dan DED saja belum ada keseriusan dari pemerintah pusat. Hal ini tentunya menjadi tanda bahwa proyek tersebut belum mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Harapan agar mendapat anggaran pembangunan dari APBN juga menjadi semakin tidak jelas.
[postingan number=3 tag=”pembangunan”]
Pemprov NTB tidak berdaya dengan kondisi saat ini. Akibat FS dan DED yang belum tuntas, penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang seharusnya bisa dilakukan tahun ini terpaksa diundur juga. “Kita tunggu FS dan DED dulu, baru buat AMDAL,” katanya.
Terkait dengan pembebasan lahan yang menjadi kewajiban pemprov, akan dilakukan melalui dana sharing. Pemprov mengeluarkan biaya 30 persen, pemkab/kota 20 persen dan pemerintah pusat 50 persen. Namun, itupun masih sebatas rencana karena belum ada komunikasi untuk membahas masalah tersebut.
Poyek bypass Lembar-Kayangan memang cukup besar. Panjang jalannya saja mencapai 103 kilometer. Adanya jalan bypass dinilai sangat penting karena memperhitungkan tingkat kejenuhan arus dari Lembar-Kayangan dan juga sebaliknya. Selain itu aspek yang menjadi pertimbangan juga karena jarak tempuh yang cukup lama. Akibatnya biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan tersebut menjadi lebih tinggi.
Hal yang paling penting terang Ardhi, Pulau Lombok saat ini menjadi wilayah yang sangat strategis karena menjadi jalur logistik nasional. Terutama untuk wilayah Jawa, Bali dan NTB. Melihat hal itu, apabila bisa dicarikan solusi seperti dengan dibangunnya bypass Lembar-Kayangan, tentunya Provinsi NTB akan semakin maju. “Belum kita tahu pasti total biayanya, tapi kita perkirakan sekitar Rp 5 triliun,” katanya.
Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani yang membidangi infrastruktur, menilai pemerintah tidak serius bekerja. "Seharusnya proyek ini jadi prioritas, karena instruksi presiden langsung. Tapi kok untuk buat FS saja malah bertahun-tahun," kritiknya.
Nurdin mengkritik Dinas PU yang kurang gesit melakukan koordinasi dan pengawalan di pemerintah pusat. Seharusnya, tahun 2017 pembangunan bypass Lembar-Kayangan sudah dimulai. Namun anehnya, FS dan DED serta AMDAL saja belum rampung.
Setelah ketiga hal itu jadi, belum lagi pemerintah daerah harus berbicara pembebasan lahan yang tentunya tidak mudah. "Bingung juga saya ini dengan Jokowi, kok ucapannya tidak dilaksanakan oleh jajarannya. Dulu juga dia janji Rp 1,8 triliun untuk KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika, tapi tidak dipenuhi. Sekarang sudah janji lagi masa tidak bisa direalisasikan lagi," ujarnya.
Oleh karena itu, Nurdin meminta Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, untuk tidak berdiam diri. Koordinasi harus dilakukan kembali untuk mempercepat dan mempertegas kejelasan proyek tersebut. "Pak Gubernur harus pertanyakan lagi ke Jokowi soal janjinya," kata Nurdin. (zwr)
