Pembangunan Bypass Lembar—Kayangan Tetap Ditagih

Illustrasi jalan baypass

MATARAM – Janji Presiden Joko Widodo untuk membangun jalan bypass Lembar—Kayangan, dipastikan tetap akan ditagih.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Bidang insfrastruktur Surjadi Jaya Purnama kepada Radar Lombok, Selasa kemarin (12/7). “Janji itu tetap akan kita tagih (pembangunan bypass Lembar—Kayangan, red),” kata politisi PKS tersebut.
Dia menegaskan, sebagai wakil rakyat dapil pulau Lombok, pihaknya tetap berkomitmen untuk memperjuangkan dan merealisasikan terwujud pembangunan jalan bay pass Lembar — Kayangan itu kepada pemerintah pusat. Mengingat, arus lalu lintas di jalan nasional dari Lembar — Kayangan sudah sangat padat. 

Sehingga sudah sangat diperlukan ada akses jalan bay pass dari Lembar — Kayangan. Tujuan untuk memperlancar dan mempercepat ada mobilitas di jalur tersebut. “Tentu multiplier effect-nya cukup besar, jika akses bypass Lembar — Kayangan ini bisa terealisasi,” terangnya.
Meski diakui, realisasi pembangunan jalan bypass Lembar — Kayangan itu relatif cukup sulit terwujud dalam waktu dekat ini. Pasalnya, pemerintah pusat lebih fokus dan memprioritaskan pembangunan insfrastruktur IKN. Tetapi itu tidak akan membuat pihak patah arang. Pihaknya tetap akan bekerja dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa memperjuangkan dan merealisasikan pembangunan jalan bay pass Lembar — Kayangan tersebut.

Baca Juga :  Jika Tetap Ngotot, Sengketa Aset Rugikan STIE-AMM

Sebab itu, Perlu ada sinergi kuat para Bupati dan Gubernur NTB bersama DPR RI untuk mendorong dan mendesak pemerintah pusat untuk  merealisasikan pembangunan jalan bay pass Lembar — Kayangan. “Memang pemerintah pusat, butuh anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur di IKN. Tapi insfrastruktur di daerah juga harus tetap jalan,” tegasnya.
Dia mengatakan, potensi terealisasi pembangunan jalan bay pass itu tetap ada. Terlebih, jalan bay pass lembar — Kayangan itu telah lama masuk tahap studi kelayakan (Feasibility study). Dalam perencanaannya jalan bay pass itu sepanjang 94 Km dengan perkiraan  biaya sebesar Rp 11 triliun. “Potensi terealisasi tetap ada. Tinggal bagaimana komitmen kita semua pihak untuk berjuang bersama merealisasikan kepada pemerintah pusat,” lugasnya. (yan)
 

Baca Juga :  Pejabat Eselon II akan Jalani Evaluasi Kinerja