MATARAM– Pembahasan APBD Kota Mataram 2017 dikebut. Model pembahasan dan penetapan APBD yang dikebut mendapat sorotan Sekretaris Jenderal FITRA NTB Ervin Kaffah kemarin. Ia mengatakan kondisi yang seperti ini memang serba salah. Ervin melihat pola kerja penyusunan APBD siang malam ini disebabkan keterlambatan eksekutif menyampaikan dokumen dan kurang lengkapnya dokumen yang disampaikan.” Memang serba salahnya ada di dewan, karena mereka hanya menerima pengajuan dokumen APBD 2017,” kata Ervin kepada Radar Lombok kemarin.
Namun pihaknya juga sangat menyayangkan kondisi seperti ini terjadi berulangkali, tidak tahun ini saja.” Seharusnya hal ini tidak terjadi lagi,” ungkapnya.
Ia menilai pembahasan APBD yang dikebut seperti ini jelas hasilnya juga tidak efektif, tidak perlu ditegaskan lagi, karena DPRD juga mengakui bahkan mereka khawatir pembahasan tidak akan efektif. “ Hemat saya, ada kerugian yang harus ditanggung oleh eksekutif dan legislatif dengan pola pembahasan seperti ini,” jelasnya.
Salah satu bentuk kerugian tersebut, wakil rakyat akan sulit memperoleh masukan dari masyarakat terhadap rencana anggaran yang mereka bahas, baik melalui forum konsultasi publik yang terselenggara secara terencana maupun masukan insidentil yang mungkin bisa diperoleh. Kalau tidak ada masukan dari masyarakat tentunya APBD yang dihasilkan bisa dikatakan kurang sempurna.
Kalau tidak adanya masukan dari masyarakat, hal ini mempengaruhi bobot legitimasi penyusunan APBD yang tentunya secara substansial merepresentasikan pilihan kebijakan yang diputuskan dan diambil oleh pemerintah dari beragam pilihan kebijakan yang mungkin dilaksanakan.
Karena itu, eksekutif dan legislatif diharapkan terus membenahi proses penyusunan kebijakan strategis seperti APBD ini yang sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Muhtar menilai hasil kerja yang dilakukan oleh DPRD dan eksekutif sudah sangat bagus, sebab dalam pelaksananaan penyusunan dilakukan rapat-rapat dan mendengar masukan dari masing-masing fraksi. Soal penyusunan yang dilakukan pada malam hari, hal itu terjadi karena memang waktu yang tidak memungkinkan paripurna dilakukan pada siang hari. Hal ini disebabkan karena kesibukan eksekutif dan legislatif.” Paripurna malam hari tidak akan mengurangi efektivitas dari penyusunan APBD, “ kata Muhtar.
Malahan dengan kerja dewan dan eksekutif dari siang sampai malam hari ini menunjukkan keseriusan kerja menyusun program anggaran untuk masyarakat. Selama pembahasan APBD murni tahun 2017 dari sejak pengajuan KUA-PPAS kurang lebih dilaksanakan selama 3 pekan sampai dilakukan penetapan.
Dalam rancangan, APBD 2017 sebesar Rp 1,3 triliun lebih dengan PAD sebesar Rp 300 miliar.” Kemungkinan angka ini PAD akan terus bertambah,” jelasnya.
Pertambahan tersebut bisa berasal dari DAU yang masih ditunda yang rencananya akan disalurkan pada tahun 2017 nanti serta beberapa dana bagi hasil yang nantinya bisa didapatkan oleh Pemkot Mataram. Secara rinci pendapatan direncanakan sebesar Rp 1, 307 triliun yang terdiri dari PAD sebesar Rp 300 miliar, dana perimbangan sebesar Rp 930 miliar, serta pendapatan daerah yang sah lainnya sebesar Rp 77,409 miliar lebih.(ami)
