GIRI MENANG – PT Pelindo III yang mengelola Pelabuhan Gili Mas Lembar belum juga membayar pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) lahan pelabuhan. Janji pihak perusahaan yang sering dilontarkan tidak juga direalisasikan. Hal ini membuat Bapenda Lobar geram.
Kepala Bapenda Lobar, Suparlan, mengaku geram dengan ulah PT. Pelindo III yang belum juga membayar utang pajak Rp 4 miliar lebih atas pemanfaatan lahan Pelabuhan Gili Mas. “ Bayangkan sudah enam tahun tidak juga bisa dibayar,” ungkap Suparlan, Rabu (26/10).
Ia mengaku beberapa waktu lalu didatangi langsung General Manager PT. Pelindo III Lembar. Dia mengaku sudah bosan mendengar akasan Pelindo. “ Sudah datang Pak Baharuddin (GM Pelindo), tapi saya bilang, kalau saya tidak suka dengan basa-basi kayak begini, palsu semua (janjinya),” ungkapnya.
Apa yang disampaikan Suparlan cukup beralasan. Pasalnya sudah beberapa kali pihak Pelindo III berjanji segera menyelesaikan Surat Keputusan Pembarian Hak (SKPH) yang menjadi dasar BPHTB itu. Nyatanya hingga kini, sampai mendekati akhir tahun, belum juga terselesaikan.” Masa ngurusnya enam tahun tidak selesai, kan tidak benar ini. Kalau dia serius tidak mungkin sampai enam tahun ngurus,” ungkapnya.
Diakuinya kedatangan GM kepada pihaknya untuk meminta rekomendasi untuk pelabuhan lama milik Pelindo. Namun Suparlan mengaku tegas tak mau memberikan rekomendasi sebelum Pelindo menyelesaikan BPHTB itu. “ Jangan dia saja yang mau dilayani. Kita di-PHP (Harapan Palsu), masak sampai enam tahun tidak selesai diurus,” ungkapnya.
Suparlan cukup kesal lantaran permasalahan BPHTB Pelindo III selalu Bapenda yang ditekan. Baik oleh eksekutif maupun DPRD Lobar agar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 4 miliar lebih itu bisa diperoleh. Ia pun mengaku sudah berkoodinasi dengan DPRD Lobar untuk meminta tolong dewan memanggil Pelindo. “ Supaya dipanggil, kami duduk bersama. Karena sudah telalu keenakan (Pelindo),” imbuhnya.
Sejauh ini diakuinya, realisasi PAD Bapenda baru mencapai 53 persen atau sekitar Rp 80,4 miliar dari target Rp 126 miliar. Realisasi tersebut dikatakan Suparlan cukup tinggi. Di sisa dua bulan terakhir pihaknya akan memaksimalkan potensi PAD termasuk penagihan piutang pajak para wajib pajak yang sudah lama menunggak.” Biasanya diakhir-akhir tahun tren PAD tetap naik. Berbagai terobosan sudah kami lakukan dengan tim penagihan aktif, WP yang tidak pernah membayar beberapa tahun kita panggil dan kita pertanyakan kapan akan dibayar,” ungkapnya.(ami)
