Pelayanan Desa Lekor Lumpuh

TUNTUT: Forum Kadus Desa Lekor Kecamatan Janapria kembali menuntut agar Plt kades setempat segera diisi, setelah berhasil menggulingkan Mahsar (SAPARUDIN/RADAR LOMBOK)

PRAYA-Forum Kepala Dusun Desa Lekor Kecamatan Janapria, kembali mengadukan persoalan desanya ke Pemkab Lombok Tengah, kemarin (13/1).

Kali ini, para kadus sejumlah 26 ini ditemui langsung Wakil Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri di ruangan utama kantor bupati. Ketua Forum Kadus Desa Lekor, Agus Setiawan menyampaikan, aktivitas pelayanan administrasi di Desa Lekor, lumpuh total pasca mundurnya Mahsar sebagai Plt pekan lalu. semua staf tidak mau bertanggung jawab atas urusan yang bukan kewenangannya. Mereka semua saling menyalahkan tanpa mau memberikan pelayanan sebagaimana mestinya. Terutama kaitannya dengan kebijakan.

Para staf ini mengaku, tidak berani melakukan atau mengambil keputusan. Terutama soal tanda tangan menyangkut administrasi, baik pelayanan kepada masyarakat maupun bersurat ke jenjang struktural pemerintahan. ‘’Untuk urusan desa dan pelayanan administrasi di Desa Lekor, sudah lumpuh total setelah muncurnya Plt,’’ ungkap Agus di hadapan Wabup Pathul, kemarin.

Untuk itu, Agus mewakili koleganya dan masyarakat meminta agar wabup langsung turun tangan menangani masalah ini. Wabup harus meninjau langsung kondisi lapangan saat ini. Sehingga kemudian bisa mengambil keputusan terkait penempatan Plt baru di Desa Lekor.

Jika tidak, maka kondisi pelayanan amdinistrasi di Desa Lekor, akan tetap lumpuh. Tidak ada satu kebijakan pun dari staf saat ini yang berani mengambil keputusan untuk urusan dan kewenangan layaknya Plt atau kepala desa. ‘’Kalau Pak Wabup turun dan melihat kondisi di desa kami, terutama di kantor desa, itu seperti desa mati karena tanpa aktivitas apapun. Karenanya, kami bersama 26 kepala dusun meminta Pak Wabup turun tangan menengahi persoalan ini,” pintanya.

[postingan number=3 tag=”pelayanan”]

Agus lantas membeberkan kesepakatan yang telah dibuat bersama forum kadus dan masyarakat desa setempat. di mana kesepakatan itu sudah menunjuk Sanjaya sebagai Plt Kepala Desa Lekor. ‘’Penunjukan Sanjaya menggantikan Mahsar setelah melalui perjalanan dan pembahasan cukup panjang,’’ ujarnya.

Karena itu, pihaknya selaku ketua forum kadus meminta pilihan masyarakat bersama semua kadus bisa diterima dan dilantik. “Pengangkatan Sanjaya melalui proses panjang Pak Wabup, sehingga kami atas nama ketua forum kadus bersama masyarakat telah memilihnya dan diharapkan untuk segera diresmikan,” pinta lagi.

Agus lantas menghadik, sebagai konsekwensi dari hasil keputusan bersama ini semua kadus dan 7 ribu masyarakat akan menggedor kantor bupati, jika Pemkab Lombok Tengah tidak memuluskan permintaan ini.  “Kedatangan kami ini hanya butuh kejelasan kapan SK yang telah diantarkan itu diparaf. Jika sampai pada hari Senin dan Selasa tidak ada respon, semua masyarakat Desa Lekor bakal menduduki kantor bupati,” ancamnya.

Tuntutan forum kades ini ditanggapi, Wabup Pathul Bahri, kalau keberadan kepala desa di tingkat pemerintahan desa sangat penting. Sehingga tidak ada alasan pemerintah menahan apalagi tidak mengangkat. Hanya saja, yang perlu digaris bawahi oleh para kepala dusun, pemerintahan tentunya tidak mungkin mengambil keputusan seketika. Ada tim kabupaten yang akan turun ke lapangan mengecek dulu kebenaran informasi yang disampaikan para kadus ini. “Semua tuntutan kepala dusun kita sangat hormati, namun tolong berikan tim kabupaten kesempatan untuk turun dan melakukan pendataan,” pintanya.

Menurut Pathul, hal ini dilakukan agar tidak ada permasalahan di belakang hari. Setiap pengambilan keputusan tanpa didasari pertimbangan matang, maka hasilnya pun kurang baik. Karena itu, pihaknya akan menjawab tuntutan forum kadus itu selang dua dan tiga hari mendanag. “Insya Allah tidak kan sampai satu pekan, kami dari pemkab pasti akan memberikan jawaban ini,” tukasnya.

Informasi yang dihimpun Radar Lombok, pengulingan Plt Kepala Desa Lekor, Mahsar bukan tak memiliki alasan tertentu selama ini. Ada oknum yang berkepentingan menduduki posisi itu diduga men-setting penggulingan/makar Plt ini. Karenanya, sejak awal Pemkab Lombok Tengah tak menanggapi begitu saja tuntutan para kadus ini. Pemkab harus membuat tim terlebih dulu untuk menelisik masalah ini. ‘’Ada kepentingan pada penggulingan Plt ini. ada oknum tertentu yang ingin menduduki posisi itu. makanya kami mau bentuk tim dulu dan belum bisa mengabulkan tuntutan para kadus ini begitu saja,’’ ungkap salah satu pejabat teras Pemkab Lombok Tengah, belum lama ini. (cr-ap)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid