MATARAM – Prahara program Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) PON masih riuh. Bahkan keberadaannya dinilai makin tidak jelas. Akibatnya, tidak sedikit atlet PON yang balik kampung. Diantaranya, atlet Futsal, Catur, Biliard, Selam, Balap Motor, Tenis Lapangan, dan Renang.
“Kita makin bingung dengan keberadaan Pelatda ini. Posisinya makin tidak jelas, antara Sentralisasi atau Desentralisasi,” kata Pelatih Kempo, Agus Suharyan, Sabtu (23/1).
Dikatakannya, dalam beberapa bulan ini, kondisi Pelatda sering terjadi tarik ulur. Kasus pertama dikarenakan oleh pandemi Covid-19. Kemudian pada kasus-kasus yang lain, disebabkan oleh minimnya anggaran, termasuk pada saat ini, kondisi Pelatda sudah tidak punya kepastian. Pasalnya, kejelasan antara Pelatda Sentralisasi atau Desentralisasi belum ada.
Dengan kondisi ini, sejumlah pelatih kemudian dibuat bingung dan resah. Karena disatu sisi, pelatih dituntut untuk bisa memberikan hasil latihan terbaik untuk atlet, tapi dukungan untuk membuat atlet berkualitas sangat minim. Hal inilah kemudian yang sangat disayangkan para pelatih.
“Kita juga sangat memikirkan atlet. Kita tetap ingin jadi terbaik, tapi dukungan untuk sangat minim,” lanjutnya.
Agus menambahkan, karena keadaan anggaran yang sangat minim, sejumlah pelatih kemudian secara spontanitas melakukan aksi solidaritas di setiap simpang jalan. Para pelatih yang terlibat tidak segan membawa semacam kotak amal yang bertuliskan “Bantuan Pelatda PON”.
Disebutkannya, aksi yang dilakukannya murni untuk kepentingan atlet dan pelatih yang bakal membawa nama NTB di Papua Oktober 2021. Karena dengan anggaran sebesar Rp 3 miliar, dinilai mustahil untuk bisa membuat program Pelatda berjalan maksimal.
“Sebelumnya kita sudah taksir Pelatda hanya bisa berjalan empat bulan dengan anggaran itu. Tidak bisa kita lanjutkan sampai September,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi Perbakin NTB Agus Hakim mengungkapkan, keberadaan dan kejelasan program Pelatda itu sangat penting. Karena itu, pihak KONI NTB harus bersikap, agar keberadaan Pelatda menjadi jelas.
Baginya, sikap KONI pasti ditunggu-tunggu oleh Pengprov Cabor bersama pelatihnya. Artinya, jangan kemudian setelah anggaran Pelatda minim, KONI lantas seperti lepas tangan. Padahal tanggung jawab sebagai induk cabor tidak boleh demikian.
“KONI NTB harus ambil sikap, jangan terkesan menggantung para atlet dan pelatih,” pungkasnya. (rie)
