MATARAM—Kasus laporan dugaan monopoli proyek jalan yang dilaporkan Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) ke Polda NTB, Ada Suci Makbulloh, terus bernanyi. Dia menduga paket proyek pemantapan jalan di Lombok Timur ada keterlibatan petinggi birokrasi di daerah itu.
“Tidak mungkinlah tender itu lolos jika tidak ada bekingan birokrasi Lotim,” ungkapnya, Selasa (11/10).
Keterlibatan birokrasi dalam kasus ini, jelasnya, bisa jadi melibatkan kelompok kerja (Pokja) lelang proyek di LPSE Lotim. Namun begitu, keterlibatan Pokja dianggapnya mustahil tanpa ada arahan dari atasan.
Pihaknya sangat menyesali keterlibatan jajaran birokrasi yang memuluskan lelang paket proyek tersebut. Padahal nyata-nyata perusahaan yang dimenangkan dalam kondisi tengah bermasalah dan diharamkan ikut lelang lantaran berkasus.
Suci (pangian akrabnya), berjanji mengusut tuntas masalah ini hingga menyeret para pihak yang terlibat ke balik jeruji besi. Meski sudah melapor ke Polda NTB, pihaknya akan melaporkan kasus serupa ke Bareskrim Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan ke kedua instansi lembaga negara ini diharapkan akan mampu menyapu bersih para pejabat yang selama ini berada dalam lingkaran setan monopoli proyek.
Ditegaskan, pihaknya akan berangkat ke Jakarta dalam waktu dekat. Di ibukota, pihaknya akan menghubungi sejumlah pihak dan rekan sesama aktivis yang selama ini konsen memberantas kasus-kasus korupsi. Salah satu jaringan yang akan ditemui yakni para pegiat anti rasuah di (Indonesia Corruption Watch (ICW)
Hemat dia, pelibatan para pihak ini agar laporan yang disampaikan memiliki daya dorong yang signifikan. Di lain sisi, Polda NTB juga tidak sampai menganggurkan laporan yang sudah dimasukan pihaknya.
“Jangan sampai Polda juga main-main dalam kasus ini. Bila perlu para pihak yang diduga terlibat segera dipanggil untuk pemberkasan,” sambungnya.
Siapa kalangan birokrasi yang terlibat itu? Menjawab pertanyaan ini, Suci masih lebih memilih merahasiakan. Yang jelas, para pejabat yang diduga terlibat dipastikan tidak bisa berkelit dengan bukti-bukti yang dikantonginya. Malahan, petinggi Lotim itu disebutnya memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu anggota Pokja.
Terpisah Sekda Lotim, Rahman Farli melalui sambungan selulernya mengelak jika ada keterlibatan biirokrasi di dalam kasus tersebut. Asumsi seperti itu dianggapnya sudah biasa berkembang sejak ia memulai karirnya sebagai pegawai.
“Bukan hanya di Lotim saja, tapi di daerah-daerah lain juga saya yakin asumsi seperti ini sering berkembang,” ungkapnya di ujung telepon.
Alih-alih kecut dengan kemungkinan akibat hukum yang terjadi, Rahman Farli malah menegaskan, pembuktian dugaan tersebut tetap akan berujung dalam penegakan hukum. Jika pun ada pihak yang menilai dirinya terlibat, penegakan hukumlah yang membuktikan. Jika terlibat diseret, jika tidak, tidak akan berdampak apa-apa.
Tak hanya itu, Rahman Farli dengan gentleman mengakui jika salah satu anggota Pokja masih memiliki hubungan kekerabatan dengan dirinya. Namun begitu, tidak serta merta membuat yang bersangkutan bisa diintervensi.
“Memang benar ada hubungan kekerabatan, tapi kan dia hanya staf,” bebernya.
Diduga salah satu anggota Pokja yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Sekda Lotim itu bernama Deden Barliahadi. Namun saat dihubungi, kontak ponselnya tidak bisa tersambung.
Sementara itu, Ketua Pokja LPSE, Syauqy Quthby, dalam kasus pemantapan jalan ini, tak bisa dihubungi. Kontak selulernya menginformasikan layanan tak bisa dihubungi sementara. (rzq)
