MATARAM — Pelantikan Wali Kota Mataram terpilih periode 2021-2026 resmi ditunda. Penundaan ini berdasarkan hasil rapat koordinasi daerah yang tidak ada sengketa Pilkadanya dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Drs Akmal Malik melalui via online itu memutuskan pelantikan kepala daerah ditunda. “Tadi saya sudah webinar dengan Dirjen Otda Kemendagri. Bahwa pelantikan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya 17 Februari ini. Termasuk daerah yang tidak berlanjut sengketa pilkadanya di MK. Pelantikannya ditunda pada akhir Februari 2021,” ujar Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang yang mewakili Pemkot Mataram saat webinar dengan Dirjen Otda Kemendagri, kemarin (15/2).
Karena jabatan Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram periode 2016-2021 berakhir 17 Februari. Untuk mengisi kekosongan jabatan Wali Kota. Sudah diputuskan, Gubernur akan menunjuk Sekda Kota Mataram, Dr H Effendi Eko Saswito sebagai pelaksana harian (Plh) Wali Kota Mataram. “Hari Rabu (17/2) keluar Plh Wali Kota sesuai dengan surat sebelumnya tanggal 3 Februari. Adalah Sekretaris daerah sebagai Plh Wali Kota Mataram,” ungkapnya.
Penundaan tersebut sudah bersifat final. Kini Kota Mataram menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB, tentang pengangkatan Sekda Kota Mataram sebagai Plh Wali Kota. “Nanti itu kita tunggu SK-nya untuk Sekda Kota Mataram menjadi Plh Wali Kota,” terangnya.
Selanjutnya, kemendagri juga akan mengeluarkan pedoman. Yaitu tentang pelantikan Wali Kota Mataram terpilih yang akan dilaksanakan akhir Februari mendatang. “Perkiraan pelantikannya nanti di atas tanggal 25 Februari. Ini hasil webinar tadi dengan Dirjen Otda Kemendagri,” jelasnya.
Sebelum putusan kemendagri ini dikeluarkan. Persiapan pelantikan Wali Kota Mataram terpilih sudah mendekati akhir. Tapi juga agak terkendala karena belum turunnya SK pengangkatan kepala daerah dari kementerian. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mengutus Kepala Biro (Karo) Pemerintahan, Lalu Abdul Wahid untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram.
Karo Pemerintahan juga terpantau menemui Wali Kota Mataram terpilih, H Mohan Roliskana di Kantor Wali Kota Mataram. “Dari sisi kesiapan. Kita tetap siap pelantikan tanggal 17 Februari. Nah cuma kan pelantikan ini baru bisa kita laksanakan apabila sudah terbit SK pengangkatan,” ujarnya usai berkoordinasi dengan Pemkot Mataram, kemarin (15/2).
Sesuai update yang diterima dari Kemendagri. Konsultasi tetap dilaksanakan untuk memastikan kapan SK diterbitkan. Yaitu untuk tiga kabupaten dan satu kota di NTB yang hasil pilkadanya tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, Karo Pemerintahan Pemprov NTB, mengutus langsung stafnya terbang ke Jakarta menanyakan SK pengangkatan. “Ada staf kita yang berangkat ke Jakarta untuk menjemput dan memastikan terbitnya SK ini,” katanya.
Ia mengakui SK yang dinantikan kepala daerah terpilih belum dikeluarkan Kemendagri. Dengan situasi ini, muncul antisipasi jika SK pengangkatan belum dikeluarkan tanggal 17 Februari. Sementara masa jabatan Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh dan Wakil Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana juga berakhir tanggal 17 Februari.
Karena kekosongan pimpinan tidak boleh terjadi. Sudah ada petunjuk dari kementerian yang bersurat tanggal 3 Februari. Bahwa untuk mengisi kekosongan kepala pemerintahan. Gubernur NTB akan menugaskan Sekda sebagai pelaksana harian (Plh). “Itu kalau SK belum keluar sampai tanggal 17 Februari ada Plh yang ditunjuk Gubernur,” terangnya.
Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana mengatakan, Kota Mataram juga menyiapkan diri untuk rangkaian acara setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram terpilih. Pertama acara serah terima jabatan (sertijab) di Pendopo Wali Kota Mataram. Lalu malam harinya, DPRD Kota Mataram menggelar rapat paripurna sambutan pertama Wali Kota Mataram. “Itu agenda kita di Kota Mataram. Tapi jelas nanti kegiatannya dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu menjadi prioritas,” katanya. (gal)
