MATARAM—Ketua dan Pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Provinsi NTB periode 2017-2021 akan segera dilantik. Itu setelah Ketua DPD APJATI, H. Muhammadun, kembali terpilih untuk memimpin periode kedua, dalam Musyawarah Daerah (Musda) beberapa waktu lalu.
Untuk persiapan pelantikan, Sabtu lalu (6/5) di Mataram, panitia pelantikan melakukan rapat pertemuan. Dimana Ketua Panitia Pelantikan, Lilik Mardiono menyebutkan rencana pelantikan pengurus akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 23 Mei 2017.
Acara pelantikan juga akan dihadiri oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI, M. Hanif Dakhiri dan para petinggi pengurus DPP APJATI. Beserta para pejabat tinggi di Provinsi NTB. “Informasi yang kami terima, Pak Menteri Hanif Dhakiri akan menyempatkan diri untuk menghadiri acara pelantikan,” Lilik.
Dijelaskan, terpilihnya Muhammadun sebagai Ketua APJATI untuk empat tahun kedepan, setelah dilaksanakan Musda sekitar dua bulan lalu, dengan suara aklamasi. Setelah resmi terpilih, selanjutnya bersama tim formatur, Ketua terpilih akan menyusun anggota pengurus, untuk dilantik secara resmi oleh Ketua DPP APJATI, yang saksikan langsung oleh Menaker RI.
Sementara Ketua DPD APJATI terpilih, H. Muhammadun mengatakan, kepengurusannya yang baru itu, pihaknya menyatakan akan lebih konsen lagi dalam menjalankan roda keorganisasian di tubuh APJATI sendiri.
Pada kepengurusan empat tahun yang lalu, Muhammadun mengakui kalau APJATI dibawah pimpinannya itu kurang berjalan, karena adanya beberapa masalah di internal. “Untuk pengurusan yang baru ini, Insha Allah akan berjalan lebih baik dari sebelumnya,” janji Muhammadun.
Pihaknya berharap kepada pengurus yang baru, dan nanti akan bekerja selama empat tahun kedepan, agar bisa bekerjasama dengan baik. Karena keberadaan APJATI ini adalah ujung tombak dari kelangsungan hidup PPTKIS dan masyarakat NTB yang menggantungkan diri menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Kedepan, APJATI NTB harus bisa berperan menempatkan diri sebagai pelindung dari para TKI yang bekerja di luar negeri.
Sementara Ketua Dewan Pertimbangan, H. Edi Sofiyan menyarankan, sebelum dilakukan pelantikan diharapkan kepada Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang berkantor cabang di NTB bisa bergabung dalam kepengurusan APJATI yang baru.
Menurutnya, jangan sampai ada terbentuk organisasi atau forum-forum lain diantara PPTKIS diluar APJATI. “Organisasi resmi yang diakui pemerintah hanya APJATI. Jadi semua kantor cabang PPTKIS harus bisa masuk dan bergabung di APJATI,” harapnya.
Untuk itu, sebelum pelantikan dilakukan, kepada pengurus diminta bersurat kepada semua kantor pusat PPTKIS yang membuka cabang di NTB, dan memerintahkan semua kepala cabangnya untuk bergabung di APJATI. “Jangan ada terbentuk forum atau organisasi yang lain. Adanya organisasi yang lain itu kurang bagus untuk perkembangan APJATI kedepannya,” ulangnya. (ami)
