MATARAM — Wakil Gubernur NTB, Siti Rohmi Djalilah menegaskan bahwa tidak ada tawar menawar soal penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada 2020. Keselamatan masyarakat kata Rohmi adalah yang utama.
“Kita gak mau ada klaster Pilkada. keadaan NTB yang sudah membaik harus terus semakin membaik lagi kedepannya.Maka dari penegakan peraturan baik itu Perda, PKPU, dan UU itu semua harus benar-benar kita tegakkan,” ungkapnya saat ditemui usai menghadiri Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 pada tahapan Pilkada serentak tahun 2020 bertempat di Tenda Putih Lapangan Gajah Mada Polda NTB, Senin (14/9).
Pilkada tahun ini, lanjut Rohmi tidak diperbolehkan mengumpulkan orang banyak. Karena itulah seluruh bakal pasangan calon juga harus bisa mengatur dan mengendalikan simpatisannya untuk patuh terhadap protokol kesehatan.
“Silahkan berkampanye, silahkan sampaikan visi-misi kepada masyarakat. Tapi taati aturan yang ada, seperti Perda, PKPU hingga undang-undang,” tambah Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi ini.
Pada masa pandemi ini, tambahnya, bakal pasangan calon kepala daerah bisa manfaatkan teknologi informasi atau melalui sosial media, atau rapat umum secara virtual untuk mempengaruhi pemilih.
“Misalnya, bakal pasangan calon bisa berkampanye melalui media sosial Facebook dan Instagram. Atau dia menyampaikan gagasan dan visi-misi melalui media online dan berkampanye akbar secara virtual,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan hal yang sama. Dimana protokol kesehatan harus diterpakan di semua tahapan Pilkada. Untuk memastikan hal itu, dalam waktu dekat seluruh bakal pasangan calon kepala daerah di NTB akan diundang oleh jajaran Forkopimda.
“Kami akan mengundang Bapaslon untuk mementingkan keselamatan rakyat. Untuk menjadi pahlawan bagi rakyat terhadap penularan covid. Bukan hanya ingin menang tetapi mengorbankan keselamatan rakyat,” ungkapnya.
Ikbal menambahkan, siapapun yang melanggar protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada akan langsung ditindak, mulai dari sanksi administratif hingga pidana. “Kami tidak akan segan-segan memberlakukan sanksi kepada siapapun yang melanggar protokol kesehatan. Jangan dilihat denda atau sanksinya tetapi lihatlah mamfaatnya,” tambahnya.
Pihaknya tidak ingin pelanggaran saat proses pendaftaran kemarin terulang kembali. Dimana ada seribuan orang berkerumun tanpa memperhatikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak.
Sebagai pencegahan hal sama terulang kembali, Iqbal mengaku telah menurunkan tim.
“Mesin-mesin kita telah turun. Babinsa, Bhabinkamtibmas, strategi intelijen. Semua kita day by day melakukan hal itu sejak kemarin,” bebernya. (der)
