TANJUNG – Para pelaku wisata di Senaru, Kecamatan Bayan menolak rencana pembangunan kereta gantung menuju Rinjani.
Ketua Asosiasi Trek Organizer Senaru (ATOS) Munawir mengatakan, jika kereta gantung ini dibangun, maka akan berpotensi menghilangkan mata pencaharian masyarakat. Khususnya para guide atau porter terutama yang ada di Senaru. “Guide dan porter berpotensi tidak ada pemasukan,” jelasnya, Rabu (6/7).
Selain persoalan tersebut, pertimbangan lainnya yang membuat dia menolak adalah karena proyek ini dikhawatirkan akan merusak lingkungan. Banyak flora maupun fauna yang terganggu nantinya.
Senada dengan Munawir, Kepala Desa Senaru Raden Akri Buana yang juga pelaku wisata, menolak rencana pembangunan kereta gantung ini. “Mewakili masyarakat khususnya yang ada di Senaru dan kawasan wisata kaki Gunung Rinjani, kami tidak ingin ada bangunan baru yang tentunya merugikan masyarakat secara umum,” ujarnya.
“Bagaimana pun ini dampaknya nanti akan berimbas pada pelaku wisata khususnya guide, porter, trek organizer, UMKM atau pedagang kaki lima yang jualan di objek wisata ini,” tambahnya.
Sejauh ini pelaku wisata di Senaru cukup hidup karena banyak pendaki Rinjani datang melalui pintu masuk Senaru. Terutama turis mancanegara. “Di situ ada kearifan lokalnya, budayanya, kemudian begitu naik pelawangan Senaru, di situ ada hutan adat, kemudian satwanya masih utuh,” ungkapnya.
Dan jika kereta gantung dibangun, maka kearifan lokal lambat laun akan hilang. Kemudian Rinjani juga tidak akan sakral lagi. “Selama ini Gunung Rinjani disakralkan bukan hanya oleh warga Senaru tetapi juga oleh warga lingkar kaki Gunung Rinjani ini,” ungkapnya.
Terkait apakah pihaknya dilibatkan oleh pemerintah provinsi untuk membahas rencana pembangunan kereta gantung ini, Buana mengaku tidak pernah sama sekali. “Kami hanya melihat di media sosial saja,” ujarnya.
Seperti diketahui, pembangunan proyek Kereta Gantung Rinjani akan ditangani langsung oleh PT Indonesia Lombok Resort (ILR), yang merupakan perusahaan milik investor asal Tiongkok. ILR telah menyerahkan uang jaminan investasi kepada Pemprov NTB sebesar Rp 5 miliar.
Lokasi pembangunannya sendiri berada di kawasan hutan lindung yang menjadi kewenangan Provinsi NTB, yang berada di Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dengan total luas lahan yang disiapkan 500 hektare, dengan jalur kereta sekitar 10 kilometer. (der)
