MATARAM – Kondusivitas wilayah tercipta selama pelaksanaan pilkada Kota Mataram. Meski demikian dari sisi penyelenggaraan, pilkada Kota Mataram dibarengi dengan sejumlah catatan. Hal tersebut muncul dalam rapat evaluasi pelaksanan pilkada Kota Mataram.
Kepala Bakesbangpol Kota Mataram, Zarkasyi mengatakan, ada empat catatan yang dirangkum pada pelaksanaan pilkada Kota Mataram tahun 2024. Antara lain menurunnya tingkat partisipasi pemilih yang ditargetkan 70 persen. Tetapi fakta di lapangan, partisipasi pemilih di angka 63 persen dan menurun dibandingkan pelaksanan pilkada Tahun 2020 di angka 67 persen. “Itu di luar dugaan karena kita hanya mampu di angka 63 persen untuk partispasi pemilih. Artinya turun 3 persen,” ujar Zarkasyi, Kamis (5/12).
Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi tentang penggabungan (grouping) tempat pemungutan suara (TPS) untuk tidak terulang pada pilkada berikutnya. Karena grouping TPS cukup memengaruhi tingkat partisipasi pemilih. “Artinya ada warga di lingkungan lain harus memilih di lingkungan lain,” katanya.
Berikutnya adalah dekatnya jarak antara pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg) dengan pilkada. Di mana jaraknya adalah 9 bulan di mana pemilu belum selesai, tetapi diharuskan mempersiapkan pelaksanaan pilkada. “Tentu ingin sangat berat terutama bagi penyelenggara. Belum lagi dari sisi politis disampaikan kemarin dalam pemilu kan orang-orangnya bersatu. Tetapi dalam pilkada tidak semuanya bisa linier dan dipaksa harus bersatu. Kemarin dia musuhan di pemilu, di pilkada mereka dipaksa bersatu siapa tahu juga persoalannya di dalamnya belum selesai. Kira-kira ya seperti itu,” ungkapnya.
Selanjutnya banyaknya warga yang belum terakomodir, sehingga perlu ada perbaikan sistem ke depan. Sistem zonasi sekolah disebut juga memiliki andil. Karena warga luar daerah membuat KTP Mataram dan tempat tinggalnya tidak jelas. Ketika pilkada justru tidak hadir saat pemungutan suara. “Itu juga menjadi catatan,” terangnya.
Berikutnya warga Kota Mataram dengan mobilitas tinggi. Antara lain bekerja di luar daerah dan sekolah serta kuliah. “Tetapi hak politiknya tidak terfasilitasi. Kalau sistem di pemilu kan bagus, ke depan mungkin bisa difasilitasi seperti itu di pilkada, sehingga suara-suara warga kita itu tersalurkan,” jelasnya.
Di samping itu, sosialisasi yang dinilai belum maksimal juga mempengaruhi rendahnya partisipasi pemilih. “Catatan ini mudah-mudahan bisa kita penuhi sehingga pilkada berikutnya hasilnya akan lebih baik,” katanya.
Tapi secara umum disebutnya pilkada kota berjalan dengan aman dan lancar. Tidak ada persoalan krusial yang menghambat pelaksanaan pilkada. “Secara umum berjalan lancar semua,” pungkasnya.
Ketua KPU Kota Mataram, Edy Putrawan mengatakan, ada 21.662 surat pemberitahuan memilih tidak tersampaikan di Kota Mataram. Penyebabnya banyak yang memiliki KTP Mataram, tetapi tidak tinggal di Kota Mataram. “Maka kami pastikan yang ini tidak terdistribusikan C1 pemberitahuannya. Kalau ini bisa kita singkirkan, maka partisipasi pemilih kita di angka 69 persen. Tetapi kan kita tidak bisa secara parsial seperti itu. Mungkin yang 21 itu ada yang meninggal terus ada yang tidak dikenal,” katanya.
Ketua Bawaslu Kota Mataram, Muhammad Yusril mengatakan, pihaknya menemukan enam catatan pada tahapan pilkada Kota Mataram tahun 2024. Pertama berkaitan dengan grouping TPS yang banyak tidak sesuai dengan tempat pemilih tinggal. Kedua tentang daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah ditetapkan KPU sebanyak 320.604. Berdasarkan hasil pengawasan, ada 480 pemilih yang menggunakan KTP, artinya pemilih ini tidak terdaftar dalam DPT. Ketiga terkait lokasi TPS yang aksesnya cukup sulit di lingkungan, temuannya adalah warga yang harusnya memilih di lingkungan justru dengan TPS di lingkungan lain.
Keempat terkait dengan logistik pilkada ditemukan di 197 TPS yang tidak bersesuaian. Yakni surat suara dengan DPT jumlahnya tidak sama. Kelima adalah tingkat partisipasi rendahnya yang dipengaruhi oleh grouping maupun lokasi TPS. Keenam untuk mempersiapkan Pilkada 2029, KPU dan Bawaslu dan seluruh stakeholder harus bekerja dengan maksimal dan didukung oleh anggaran yang memadai. “Karena kalau mengacu pada pilkada 2020, anggaran di KPU dan Bawaslu itu kan turun. Tapi kami maksimal dalam bekerja, ini evaluasi bersama untuk kita bekerja,” katanya. (gal)
