Pelabuhan Gili Mas Terkendala Lahan

KUNKER : Komisi IV DPRD NTB saat melakukan kunker ke Pelabuhan Gili Mas belum lama ini. (IST FOR RADAR LOMBOK)

MATARAM – Komisi IV DPRD Provinsi NTB meninjau   pembangunan pelabuhan Gili Mas yang berada di Kecamatan Lembar, Lombok Barat.

Ketua Komisi IV DPRD NTB, HM Noer menyampaikan, pihaknya telah bertemu dengan manajement PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). "Ternyata disana itu masih ada keluhannya, mereka terkendala membangun pelabuhan karena ada lahan yang belum clear," ungkapnya kepada Radar Lombok, Rabu kemarin (1/2).

Proyek pelabuhan Gili Mas sendiri nilai investasinya mencapai Rp 1 triliun. Sumber anggarannya langsung dari APBN. Namun ternyata proyek tersebut masih terkendala karena sebagian lahannya bermasalah.

Diungkapkan, sebagian lahan disana telah dilakukan reklamasi oleh oknum pengusaha lokal. Pengusaha ini  terus menghalang-halangi pembangunan mega proyek pelabuhan Gili Mas. "Ini tentu sangat kita sesalkan kalau ada pengusaha lokal yang menghalangi pembangunan daerah," katanya.

[postingan number=3 tag=”proyek”]

Politisi Partai Golkar ini melihat juga, jika PT Pelindo III telah berulang kali melakukan teguran pada oknum pengusaha lokal tersebut. Namun sampai saat ini tidak diperdulikan sama sekali. Alasannya, pengusaha itu memiliki izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di atas areal miliknya dengan luas sekitar 10 are.

Menurut Noer, berdasarkan aturan yang ada, izin harus diterbitkan oleh pemerintah provinsi selaku yang berwenang. Itu artinya, jika ada klaim izin dari Pemkab Lobar, bisa dibatalkan atau tidak berlaku demi hukum. "Kita tidak tahu benar tidak dia punya izin. Tapi walaupun ada izin, itu tidak sah karena pemkab tidak berwenang keluarkan izin," jelasnya.

Akibat ulah pengusaha lokal tersebut, secara langsung menghambat pengerjaan proyek Pelindo III untuk menuntaskan pembangunan pelabuhan Gili Mas. Hal ini tentu saja tidak dapat dibiarkan. Harus ada tindakan konkrit untuk mengatasi hambatan tersebut.

Peran aktif pemprov untuk menyelesaikan masalah harus segera dilakukan. Apalagi sudah jelas, pelabuhan Gili Mas manfaatnya sangat besar untuk mendukung kemajuan pariwisata NTB. Mengingat, lokasi pelabuhan yang juga sangat strategis.

Anggota Komisi IV yang turun kunker, Lalu Satriawandi menambahkan, proyek pelabuhan ditargetkan mulai bisa beroperasi pada tahun 2018. "Jadi 2018 sudah bisa beroperasi, bisa disandari kapal-kapal pesiar," kata Satriawandi.

Selain menuntaskan masalah lahan, Satriawandi menyarankan kepada pemprov untuk memberikan dukungan terhadap keberadaan pelabuhan Gili Mas. Caranya dengan membuka akses jalan dari Gili Mas menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Hal ini sangat penting untuk memajukan pariwisata di wilayah Lombok bagian selatan.

Untuk pihak manajemen, koordinasi dengan aparat keamanan harus dikuatkan. Terutama demi memenuhi SOP ketika masuknya kapal pesiar ke pelabuhan. Jangan sampai ada penumpang yang membawa barang-barang terlarang. "Sekarang kan bebas kapal-kapal pesiar ini, nanti harus diperiksa dulu. Khawatirnya dimanfaatkan oleh teroris atau mafia kalau tetap dibiarkan bebas," ujarnya.

Jumlah kunjungan kapal pesiar ke Pelabuhan Lembar untuk tahun 2016 tercatat mencapai 18 kapal pesiar. Menurutnya, tren kedatangan kapan pesiar pun semakin meningkat dari tahun ke tahun. "Penumpang kapal kebanyakan orang luar, bahaya ini jika SOP-nya tidak  jelas," kata Satriawandi. (zwr)

BACA JUGA :  Proyek tak Kelar, Kontraktor Didenda