MATARAM – Kabar gembira bagi pekerja di lembaga koperasi serta pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) di NTB, mulai tahun 2021 ini mereka akan terlindungi dari resiko kecelakaan kerja dengan terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang akrab disebut BPJamsostek.
Kepastian pekerja lembaga koperasi dan UMKM menjadi peserta BPJamsostek, setelah dilakukannya penandatanganan kerja sama antara Kepala BPJamsostek NTB Adventus Edison Souhuwat dan Kepala Dinas Koperasi UKM NTB H Wirajaya Kusuma yang disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah, Selasa (12/1).
Wagub NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah mengatakan menjadi tugas bersama untuk memastikan seluruh pekerja di wilayah NTB bisa terlindungi oleh BPJamsostek.
“Sudah seyogyanya seluruh pekerja menjadi peserta BPJamsostek, maka dari itu kami titip amanah khususnya kepada pihak BPJamsostek NTB harus dan wajib melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat dengan metode-metode sosialisasi yang mudah diterima dan menarik serta berbeda dari yang lain,” kata Wagub Rohmi.
Wagub Rohmi mengatakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di seluruh sektor pekerjaan, telah tertuang dalam Pergub NTB Nomor 51 Tahun 2020 adalah wujud pemerintah daerah hadir dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, dimana pekerja terlindungi atas risiko pekerjaannya. Pekerja sebagai tulang punggung keluarga mencari nafkah untuk keberlangsungan kehidupan keluarganya patut dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang diselenggarakan oleh negara melalui BPJamsostek.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJamsostek NTB Adventus Edison Souhuwat Sebagai tindak lanjut MOU antara Kementrian Koperasi dan UKM RI dengan BPJamsostek, maka dilakukan juga perjanjian kerja sama antara Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB dengan BPJamsostek Cabang NTB tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pelaku koperasi dan UKM di NTB.
“Harapan dilakukan PKS ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian para pelaku Koperasi dan UKM dan sebagai bentuk kepedulian Pemprov NTB terhadap pekerja di sektor Koperasi UKM,” kata Edison.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Wirajaya Kusuma mengatakan prorgam jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja UKM diharapkan terlindungi jaminan sosial, terutama dengan mendaftarkan diri sebagai peserta BPJamsostek. Mengingat selama ini belum ada pekerja dibidang sektor UKM terdaftar sebagai perserta.
“Ini menjadi sinergitas pemerintah daerah melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja kita khususnya UKM,” kata Wirajaya.
Dikatakannya penerapannya nanti yang dilakukan Pemprov NTB adalah mensosialisasi kepada UMKM di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan datanya ada sebanyak 48 ribu UKM tersebesar di kabupaten/kota di NTB, dan perlunya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pelaku usaha maupun pekerjanya.
“Iurannya itu sebesar Rp 11.800 per bulan tidak mahal. Kita harapkan semuanya terlindungi BPJamsostek,” harapnya. (luk)
