MATARAM–Perburuan jabatan Ketua KONI NTB oleh pejabat publik atau politisi menunai kritikan jam.
Pengamat Politik UIN Mataram Ihsan Hamid mengatakan, pejabat publik sebaiknya menunjukkan jiwa besar dengan tidak mengapitalisasi semua jabatan untuk eksistensi kepentingan karir politik pada Pemilu 2024. Termasuk jabatan ketua KONI NTB. “Jangan semua jabatan dikapitalisasi untuk kepentingan eksistensi politik pribadi,” katanya.
Ia mengatakan, secara aturan tidak ada persoalan mereka jadi Ketua KONI NTB. Tetapi secara etika, mereka sudah punya jabatan prestisius. Mereka punya tugas dan tanggung jawab besar untuk mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat banyak.
Sehingga mereka lebih baik fokus dengan tugas dan tanggung jawab diamanahkan masyarakat sebagai pejabat publik. Menurutnya, jabatan ketua KONI lebih baik diberikan kepada mereka yang punya waktu lebih dan fokus untuk mengurus kepentingan olahraga di NTB.
Apalagi mengingat KONI dan olahraga adalah salah satu simbol dan citra untuk mengangkat harkat dan martabat NTB. Sehingga seyogyanya, memberikan kesempatan kepada mereka yang bisa fokus dan punya waktu yang banyak untuk mengurus dan memajukan olahraga di NTB.
“Janganlah politik itu dipersempit oleh para politisi kita di NTB, dengan kapitalisasi semua jabatan untuk eksistensi kepentingan politik,” tandasnya.
Menurutnya, dengan kapitalisasi semua jabatan termasuk olahraga oleh para politisi, terkesan akan menunjukkan bahwa NTB tidak punya SDM memadai untuk mengurus olahraga. Sehingga urusan olahraga pun harus diserahkan kepada para politisi atau pejabat publik.
Ia juga menilai, dengan perburuan jabatan dilakukan para politisi itu, menunjukkan para politisi rakus akan jabatan. Dengan sikap tersebut, para politisi menunjukan kepada publik sikap yang tidak elok. “Ini juga jadi pembelajaran tidak baik kepada publik khusus generasi muda oleh para politisi,” imbuhnya.
Senada dengan itu. Pengamat Politik Unram, Dr Saipul Hamdi mengungkapkan, pejabat publik sengaja memburu jabatan yang dianggap mempunyai dampak luar biasa dalam karir politiknya. Padahal mereka mempunyai tanggung jawab besar untuk menjalankan roda pemerintahan serta memperhatikan nasib rakyat. “Jabatan-jabatan itu diburu karena mempunyai implikasi baik dari segi politis,” terangnya.
Dengan tujuan itu, lanjut Hamdi, diduga kuat jabatan itu bisa menjadi kendaraan untuk kepentingan perseorangan. Padahal semua kegiatan yang dilakukan oleh KONI tidak mempunyai dampak kepada publik. Meskipun semua dana yang digunakan berasal dari publik.
Sebab itu, para pejabat disarankan mengurungkan niat berburu jabatan, silakan memfokuskan diri untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik demi kesejahteraan rakyat. “Lebih baik fokus saja urus pemerintahan dan rakyat,” lugasnya. (yan)
