MATARAM—Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram telah mengeluarkan kebijakan untuk efisiensi anggaran dengan tidak mengizinkan para pegawai dan pejabat di lingkup Pemkot Mataram menghadiri pelantikan Wali Kota/Wakil Wali Kota terpilih, pasangan HARUM (Mohan-Mujiburrahman), di Jakarta pada 20 Februari mendatang.
“Tidak ada, Bapak Wali Kota dengan tegas mengatakan tidak ada pejabat yang mendampingi. Pak Wali hanya didampingi oleh istri dan protokol,” ujar Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana, di Mataram, Jumat (12/2).
Larangan ini merupakan bagian dari langkah efisiensi yang diambil pemerintah daerah. Wali Kota Mataram telah memberikan instruksi tegas bahwa anggaran perjalanan dinas harus digunakan untuk kegiatan yang bersifat penting dan bukan seremonial. “Ini bagian dari efisiensi ya,” katanya.
Para pejabat dan pegawai lainnya diminta untuk tetap bekerja seperti biasa di daerah. “Kalau untuk memberikan ucapan selamat kan bisa setelah kepala daerah dilantik. Ini sudah tegas disampaikan untuk efisiensi tidak ada pejabat yang mendampingi saat dilantik,” ungkapnya.
Pelantikan kepala daerah dipastikan akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari, setelah sebelumnya mengalami penundaan jadwal. Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak akan dipimpin langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. “Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota itu di Istana Negara tanggal 20 Februari,” terangnya.
Disebutkan juga, empat hari sebelum pelantikan, seluruh kepala daerah yang akan dilantik diinstruksikan berada di Jakarta untuk mengikuti rangkaian kegiatan sebelum pelantikan. “Ada kegiatan registrasi, terus gladi juga dua kali. Ada pembagian semua perlengkapan. Saat ini Pak Wali sudah berangkat ke Jakarta,” jelasnya.
Sehari setelah pelantikan, seluruh kepala daerah akan menuju Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti kegiatan pembekalan (retreat) seperti yang sudah dilakukan anggota Kabinet Merah Putih setelah dilantik.
Kegiatan pembekalan berlangsung dari tanggal 21 Februari hingga 28 Februari.
“Ini pembekalan untuk penyamaan visi misi kepala daerah di seluruh Indonesia dengan pemerintah pusat. Yang ikut pembekalan itu kepala daerah, sementara Pak Wakil akan ikut pada tanggal 28 Februari saat penutupan. Pak Wakil balik ke Mataram setelah dilantik tanggal 20 Februari,” katanya.
Berkaitan dengan pelaksanaan sidang paripurna DPRD Kota Mataram untuk mendengarkan pidato kepala daerah setelah dilantik, pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan kegiatan kepala daerah. Sidang paripurna tidak mesti dilakukan empat hari setelah kepala daerah dilantik. “Menyesuaikan untuk pelaksanaan sidang paripurna. Beliau kan harus mengikuti orientasi kepala daerah selama 8 hari di Magelang, bagaimana mau melaksanakan paripurna. Semua kepala daerah yang mengikuti,” ungkapnya.
Sebelumnya, Plt Sekretaris DPRD Kota Mataram, H Lalu Martawang, mengatakan bahwa jadwal sidang paripurna DPRD Kota Mataram untuk mendengarkan pidato Wali Kota Mataram kembali mengalami penyesuaian waktu. Penyesuaian ini terjadi setelah pemerintah pusat memutuskan untuk menggelar pembekalan yang akan diikuti 505 kepala daerah terpilih termasuk gubernur, bupati, dan wali kota di Akmil Magelang setelah dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Sidang paripurna pidato kepala daerah setelah dilantik akan menyesuaikan dengan agenda atau kegiatan yang disiapkan pemerintah pusat,” ujar H Lalu Martawang.
Sedianya, sidang paripurna pidato Wali Kota Mataram direncanakan digelar pada hari Senin (24/2). Namun, pemerintah pusat memutuskan bahwa kepala daerah diharuskan mengikuti pembekalan sehari setelah dilantik. Pembekalan ini akan berlangsung selama 8 hari, dari 21 hingga 28 Februari, mirip dengan kegiatan retreat yang sudah diikuti para menteri Kabinet Merah Putih setelah dilantik. (gal)
