MATARAM – Pejabat Kota Mataram berbodong-bondong melakukan kujungan kerja (kunker) ke luar daerah. Akibatnya, kantor wali kota tampak sepi seperti tak berpenghuni. Karena ratusan pejabatnya berbodong-bondong ke luar daerah dengan tujuan Surabaya dan Jogjakarta.
Mereka bahkan tampak selfie di beberapa media sosial seperti fecebook, istagram, dan tiktok. Mereka menampilkan diri keluar daerah dengan naik beberapa trasportasi, seperti kereta cepat, pesawat dan mengujungi beberapa tempat hiburan. Keberangkatan para pejabat ini dari hari Rabu sampai Sabtu mendatang. Pejabat yang ikut yakni, Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito, pejabat eselon II se-Kota Mataram, 50 lurah, 6 camat, semua Kepala Bagian di Setda Kota Mataram, hampir semua kantor tampak sepi Kamis kemarin.
Wakil ketua DPRD Kota Mataram Abd Rachman meminta, pelayanan publik tidak terganggu ketika para pejabat melakukan kunker. ‘’Karena dari tingkat bawah, tetunya pelayanan publik sangat dibutuhkan,’’ katanya, Kamis (2/3).
Untuk kunker, semestinya bisa dilakukan secara bertahap dari lintas OPD terkait. Tidak mesti serempak bersamaan mereka berkujung ke daerah yang dituju atau dicontoh selama ini. Seperti kujungan daerah lain yang masuk ke Kota Mataram. ‘’Kita harapkan jangan sampai hasil kujungan tidak diterapkan, dari hasil kujunga tetunya menjadi bahan untuk pejabat Kota Mataram untuk diterapkan di wilayah masing-masing,’’ ujarnya.
Kunker ini terkesan mendadak, padahal baru awal tahun dan masih banyak pekerjaan yang menumpuk. Termasuk menjelang bulan Ramadhan, sehingga Pemkot Mataram harusnya lebih mempersiapkan diri. Kujungan kerja dibalut dengan agenda studi komparasi. Semestinya bisa dilakukan secara bertahap tidak semestinya semua pejabat Kota Mataram.
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana yang dikonfirmasi menjelaskan, untuk kunker tahun ini semuanya dilibatkan dari kepala OPD sampai lurah dan camat. Beberapa daerah tujuan yakni Surabaya dan Jogjakarta. Hal ini terkait dengan permasalah izin, pengelolaan penataan PKL, berkaitan dengan persoalan pariwisata perkotaan. Terutama PKL, peran dari lurah, dan masing-masing. ‘’Kita studi banding, ini dalam rangka untuk optimalkan peran dan mencari contoh di daerah yang sudah menerapkan,’’ katanya.
Untuk kunjungan dilakukan selama dua hari kedepan. Beberapa pejabat yang ikut setingkat lurah dan camat, kepala OPD. Dia memastikan tidak ada menganggu pelayanan publik saat ini, karena masih ada beberapa pejabat yang tidak ikut dari Kabid sampai sekertaris. ‘’Meski keluar daerah pekerjaan dinilai tidak terganggu dan semua lurah dan camat, terus memantau wilayah masing-masing,’’ singkatnya. (dir)
