Pejabat Dites Urine, Kalau Positif Dipecat !!

MATARAM—Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB, Kombes Pol Sriyanto mengungkapkan, Indonesia telah ditetapkan Darurat Narkoba, termasuk di Provinsi NTB. Bahkan Narkoba ini telah menyebar ke anak-anak Sekolah Dasar (SD) dan Pesantren.

Disampaikan, tahun 2014 terdapat 4,2 juta penyalahguna narkoba dan meningkat menjadi 4,7 juta pada tahun 2015. Sedangkan di NTB pengguna Narkoba sebanyak 55.359 orang atau sekitar 1,6 persen dari jumlah penduduk. “Kami telah melakukan razia Narkoba ke anak-anak sekolah, karena saat ini pengguna sudah menyebar ke anak SD dan pesantren,” ungkapnya dalam acara Rapat Koordiansi (Rakor) Bupati dan Walikota Se-NTB di Pendopo Gubernur NTB, Kamis (12/5).

Dikatakan, BNN telah melakukan beberapa aksi dalam upaya memberantas peredaran narkoba. Misalnya penguatan kelembagaan yang baru terbentuk di Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. Kemudian pelaksanaan tes narkoba di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kampanye anti narkoba atau deklarasi anti narkoba yang baru-baru ini diselenggaraan di Lombok Utara.

Selain itu, perang terhadap Narkoba juga menggunakan poster, baliho dan leaflet sebagai media sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui bahaya narkoba. Razia ke sekolah menjadi metode yang efektif untuk mengetahui pengguna narkoba. “Pelajar dan mahasiswa ini yang juga meningkat, tercatat sekitar 2,7 persen saat ini,” ucapnya saat diawawancarai usai Rakor.

Baca Juga :  IRT Penjual Narkoba Ditangkap Polisi

Senada dengan yang disampaikan Kepala BNN, Wakapolda NTB, Kombes Pol Rudi Pratikno mengatakan, Narkotika sudah sampai ke semua lapisan masyarakat baik aparat, masyarakat, maupun anak-anak. Kebanyakan pengguna narkoba adalah masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Rakor tersebut telah sepakat untuk memecat Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti menggunakan narkoba. “Kita sudah sepakat untuk langsung pecat PNS yang pakai narkoba,” tegas Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi, usai Rakorda.

Untuk masalah narkoba, semua sepakat dan memiliki komitmen yang sama yaitu perang terhadap narkoba. Dalam hal rehabilitasi, NTB adalah Provinsi pertama yang merespon BNN terkait pusat rehabilitasi tidak hanya di Lido tetapi di beberapa tempat di Indonesia. Oleh karena itu, NTB menghibahkan tanah seluas 5 hektar di Lombok Timur untuk membangun pusat rehabilitasi. “Kami ingin NTB menyumbang sesuatu hal yang penting untuk pemberantasan narkoba di Indonesia,” ucap Gubernur.

Gubernur juga menginstruksikan kepada Bupati dan Walikota Se-NTB agar mengalokasikan anggaran khusus untuk memberantas narkoba pada saat pengajuan APBD Perubahan. “Kalau tidak ada anggaran untuk pemberantasan Narkoba, kita akan coret APBD mereka,” ujarnya.

Selain itu, Kabupaten/Kota diminta menyiapkan dana hibah bagi pelaksanaan tugas-tugas represif dalam pemberantasan narkoba. Anggaran sosialisasi tentang bahaya narkoba dan penyiapan muatan lokal di sekolah-sekolah juga harus ada. “Ini bentuk keseriusan kita perang terhadap narkoba sepenuhnya,” kata Gubernur.

Baca Juga :  Sopir Taksi Diajak Perangi Narkoba

Setelah Rakor, seluruh pejabat yang hadir berjumlah 73 orang melakukan tes urine. Gubernur menyebut tes urine tersebut dilakukan secara mendadak, namun informasi akan dilakukannya tes urine diduga telah bocor. Pasalnya, informasi tersebut telah beredar di kalangan wartawan sejak pagi hari. Hasil dari tes urine tersebut semuanya negatif.

Dalam Rakor tersebut, hadir Wagub NTB H Muhammad Amin, Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid, Bupati Dompu, Bambang M Yasin, Wakil Walikota Mataram, Mohan Roliskana, Wakil Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, Wakil Bupati Sumbawa, Mahmud Abdullah, Wakil Bupati Bima, Dahlan M Noer, Wakil Walikota Bima, Rahman H Abidin, dan Sekda Lombok Tengah, Lalu Supardan.

Selain itu, hadir pula Asisten I Tata Praja dan Aparatur, Abdul Hakim, Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Lalu Gita Ariadi, Asisten III Lalu Syafi’i, FKPD dan Pimpinan SKPD Lingkup Provinsi NTB.

Rakor ini diselenggarakan dengan tujuan untuk membahas illegal logging, narkoba, isu terorisme dan upaya untuk mewujudkan swasembada pangan. Namun hanya masalah narkoba yang sempat dibahas karena waktu tidak cukup untuk membahas semuanya. (zwr)

Komentar Anda