‘’Yang jelas sudah ada ketentuannya. Apalagi dari kejaksaan sendiri yang meberikan atensi langsung tentang permasalahan ini. Tentu persoalannya ini bisa ke ranah hukum nanti kalau ditemukan seperti itu,’’ tegas Mohan.
Ditimpali oleh anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Fuad Bamasac, pihaknya mengaku sangat setuju tentang larangan pejabat pemerintah menerima parsel lebaran. Menurutnya, larangan seperti itu sudah tepat untuk diberlakukan.
‘’Kalau sudah dilarang diikuti dong. Kami setuju kok,’’ katanya.
Surat imbauan dan edaran yang diberikan menurutnya sangat tepat untuk dilaksanakan. Tujuannya agar tidak ada lagi jajarannya mengharapkan parsel setiap tahun. Pejabat juga disebutnya harus membiasakan diri kepada diri sendiri dan keluarga untuk tidak menerima parsel. (gal)
