Pedagang Nasi Dinanti Sanksi

Pedagang Nasi
BANDEL: Kerap membandel, pedagang di Jalan Ismail Marzuki terancam ditutup. (Ali/Radar Lombok)

MATARAM — Tingkah laku pedagang nasi di Jalan Ismail Marzuki, Karang Tapen Kota Mataram di bulan Ramadan semakin berani. Pra pedagang nasi ini kerap membandel.

Satpol PP Kota Mataram merekomendasikan pedagang tersebut ke Dinas Perdagangan Kota Mataram. Pol PP meminta pedagang di Jalan Ismail agar tidak diberikan izin berjualan.

‘’Karena setiap tahun selalu saja membandel. Bahkan tambah berani dengan menyetop warga. Ini perlu kita ada tindakan kedepannya. Saya harap dari Dinas Perdagangan bisa menindaklanjutinya. Jangan kasih jualan lagi karena tidak mau kooperatif dan tidak bisa diatur. Mungkin yang jualan di sana juga harus benar-benar terdaftar,’’ ujar Kasatpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati, Kamis kemarin (16/5).

BACA JUGA: Trik Pedagang Nasi Kelabui Petugas di Bulan Ramadan

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H Amran M Amin mengatakan, dari sejarah pedagang di Jalan Ismail Marzuki disebutnya sudah jelas tidak berizin. ‘’Dulunya lahan itu dipinjam dari pertokoan yang ada sekarang. Karena tidak dipakai akhirnya digeser. Dulu sudah kadung diakomodir,’’ katanya.

Pedagang di Jalan Ismail Marzuki dan Jalan Perisaian kurang lebih dengan persoalan yang sama. Secara aturan, keduanya tidak diwajibkan dengan regulasi yang bersifat perizinan. Meski demikian, Dinas Perdagangan selaku pihak yang diamanahkan untuk menata PKL. Ketika tidak memenuhi apa yang diharapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 Tahun 2015 tentang penataan PKL. Dinas perdagangan bisa bersikap tegas.

‘’Pertama kita bisa lakukan tindakan humanis. Tapi kalau dia sudah tidak mengindahkan surat edaran wali kota. Tentu kita selaku lembaga yang diamanahkan bisa bersikap tegas. Kita bisa tidak berikan lapak itu untuk berjualan dimanfaatkan oleh orang yang tidak memiliki keinginan baik untuk bersama pemerintah,’’ ungkapnya.

Kemudian muncul informasi bahwa pedagang di Jalan Ismail Marzuki kebanyakan berganti pada saat bulan Ramadan. Diduga kuat, pedagang yang berdagang di bulan Ramadan bukan berasal dari Kota Mataram melainkan dari luar daerah.

Modusnya dengan menyewakan lapaknya untuk berjualan di bulan Ramadan. Terhadap persoalan ini, Amran mengatakan, pembinaan lahan yang tadinya diberikan kepada seseorang. Tentunya ada mekanisme dan proses sebelum digunakan kepada orang lain.

BACA JUGA: Tidak Gunakan Tirai Penutup, Dua Cabang KFC Ditegur Pol PP

‘’Tapi mungkin ini bersifat temporer (sementara). Boleh lah kita samakan ketika di Pasar di Kebon Roek. Ketika di bulan Ramadan muncul pedagang kuliner. Mungkin seperti itu niatnya,’’ terangnya.

Adapun yang menjadi persoalan kata dia, pedagang yang tidak mematuhi surat edaran Wali Kota Mataram terkait jam buka warung makan dan restoran dimulai pukul 17.00 Wita, pihaknya siap menurunkan satgas yang dimiliki Dinas Perdagangan. ‘’Kalau sudah tahap-tahap himbauan kita laksanakan. Tidak ada salahnya kembali kita sama Polpp. Kita blacklist saja tempat yang sudah diberikan kepada mereka. Kita bisa melakukan itu. Karena kita diperintahkan untuk mengatur. Masa orang tidak mau diatur begitu. Kita kan tidak mengatur mereka ke hal yang buruk. Ini hal yang baik dan kesepakatan masyarakat kita. Tidak ada alasan untuk mereka tidak mau diatur,’’ tegasnya.

Diterangkannya, pemerintah bukan ujug-ujug langsung memberikan tindakan tegas. Tapi terlebih dulu memberikan imbauan. Namun, imbauan saja dianggap tidak cukup.

‘’Mohon maaf, janganlah kalau Pemkot Mataram dibilang mau menggusur dan sebagainya. Kalau memang mau menggusur dan sebagainya. Kan ada perda yang melegalisasi mereka. Tapi tolonglah ditaati rambu-rambu yang memang ditentukan. Saya juga tidak nyaman kalau kebiasan buruk ini terus berjalan seperti itu,’’ tutupnya. (gal)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid